Desmond sebut pertarungan pra pilpres 2019 antara SBY-PDIP dimulai

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menduga Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dan tim kuasa hukumnya mendapat rekaman percakapan Ketum MUI Maruf Amin dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui penyadapan. Dia tidak percaya jika Ahok dan tim kuasa hukumnya mengetahui percakapan SBY dan Ma'ruf hanya dari media massa.

"Dalam konteks ini, kalau lihat persidangan itu, Ahok menyadap. Tapi sesudah itu dia berdalih bukan sadapan, tapi berita, beda nuansanya. Pada saat persidangan, bahasa tubuhnya dia menyatakan punya sadapan," kata Desmond di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2).

Desmond mengkritik keras Ahok dan kuasa hukumnya yang berkelit saat ditanya data serta sumber rekaman percakapan SBY dan Maruf Amin. Bahkan kuasa hukum Ahok mengklaim rekaman tersebut turun langsung dari Tuhan.

"Tapi saat dikejar data, karena bicara penyadapan yang ilegal itu ada pidana, nah dia ini buang badan. Dan pengacaranya buang badan.‎ Dan ada juga pengacara yang bilang itu hasil dari Tuhan. Kita jadi bingung," terangnya.

Anggota Komisi III DPR ini mengamini dugaan SBY bahwa percakapan itu didapat lewat penyadapan secara ilegal. Dia lantas melihat bahwa masalah ini sebagai pertarungan antara SBY dan PDIP jelang Pilpres 2019.

"Bisa begitu (disadap). Tapi susah dibuktikan. Nah ini menurut saya pertarungan pra pilpres sebenarnya. Bisa juga pertarungan antara keluarga SBY dan keluarga PDI Perjuangan," ucap Desmond.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara saat namanya diseret dalam sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). SBY menduga percakapannya dengan Maruf Amin pada Oktober 2016, sudah disadap. Dugaan ini muncul karena pada persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa, 31 Januari 2017, kuasa hukum Ahok sempat menanyakan apakah Maruf menerima telepon dari SBY pada Oktober lalu, pukul 10.16 WIB, perihal pengeluaran fatwa kasus penistaan agama.

SBY mempertanyakan dari mana kubu Ahok punya transkrip percakapan tersebut. Apakah kubu Ahok melakukan penyadapan? Jika bukan kubu Ahok yang menyadap secara ilegal, berarti ada lembaga negara terlibat melakukan penyadapan ilegal.

"Saya mohon kepada negara mengusut siapa yang menyadap. Ada KPK, Polri, BIN dan BAIS TNI. Itu institusi negara yang punya kemampuan untuk menyadap," kata SBY yang mengenakan kemeja batik berwarna biru.

"Kita mohon betul Pak Jokowi tolong berikan penjelasan. Dari siapa transkrip Ahok itu. Siapa yang menyadap?" lanjut SBY. (mdk/noe)