Detik-detik Abraham Samad gagal jadi cawapres Jokowi versi PDIP
Merdeka.com - Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap detik-detik Ketua KPK Abraham Samad batal jadi cawapres Jokowi di pilpres. Karena kegagalan ini, Hasto menuding Abraham menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan jadi tersangka rekening jumbo di KPK.
Hasto menceritakan, pada saat-saat terakhir pendaftaran pasangan capres dan cawapres di KPU pada 20 Mei lalu. Menurut dia, karena pertimbangan politik dan masukan dari para ketua umum parpol, akhirnya Abraham batal dan pihaknya lebih memilih Jusuf Kalla (JK) jadi wapres Jokowi saat itu.
"Pada tanggal 19 Mei saat-saat putaran terakhir sebelum 20 Mei sebagai batas akhir parpol atau gabungan parpol mendaftarkan pasangan capres, pada 19 Mei itu sekitar jam 8 malam secara resmi dinyatakan Jusuf Kalla sebagai cawapres mendampingi Jokowi," kata Hasto saat jumpa pers di Jalan Cemara, Jakarta, Kamis (22/1).
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Bagaimana cara Prabowo memutuskan cawapresnya? 'Kelihatannya memang satu aja itu (pematangan cawapres),' ujar Ketua DPW PAN Jakarta, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Kertanegara Nomor IV, Jakarta Selatan, Rabu (18/10). 'Ya harusnya dari kemarin sudah ketemu. Kaya semalam saja saya sudah ke Pak Prabowo dan menginformasikan bahwa 'pak mohon maaf harusnya ada pertemuan antarketum' tapi Pak Prabowo mengatakan 'harus saya menunggu ketum, yaitu Pak Zulkifli Hasan'. jadi artinya beliau memang menunggu pak Zul.'
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Bagaimana cara Prabowo memutuskan capim KPK? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, Presiden Prabowo Subianto punya wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/11).
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Hasto menegaskan, karena realitas politik yang membuat PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) batal mengusung Abraham. Dia menyatakan, Abraham gagal bukan karena bisikan orang per orang tapi karena pertimbangan para ketua umum partai politik.
"Berdasarkan masukan dari ketum tersebut pada akhirnya dengan pertimbangan yang penting Jokowi mengambil keputusan bahwa cawapres adalah JK. Sehingga murni keputusan terhadap pencalonan wapres adalah keputusan Jokowi. Bukan bisikan orang per orang," imbuhnya.
Hasto menuturkan, ketika hal itu sudah diputuskan dan disepakati oleh seluruh ketua umum parpol pendukung, kemudian Jokowi memerintahkannya untuk bertemu dengan Abraham. Akan tetapi, Hasto tak menjelaskan dimana pertemuan rahasia itu berlangsung.
"Kemudian pada malam hari jam 12 malam saya ditugaskan Pak Jokowi untuk bertemu dengan Abraham Samad. Dalam pertemuan itu kami jelaskan, dan pada akhirnya setelah melalui proses yang panjang dan melihat realitas politiknya Bapak Jokowi memutuskan JK menjadi cawapres. Itu apa adanya, tidak ada tendensi dari orang per orang," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PKS menyebut Jokowi menyodorkan nama Kaesang ke partai-partai.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Presiden Jokowi soal pemimpin negara boleh memihak kepada paslon tertentu
Baca SelengkapnyaKalau pertemuan itu dilaksanakan antar institusi. Misalnya kemarin Mbak Puan selaku ketua DPR bertemu degan Bapak Jokowi sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaHasto meyakini jika Presiden Jokowi merupakan sosok yang memahami falsafah bangsa.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku sedih atas penyataan Jokowi yang mendapat sentimen negatif dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaDasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak memiliki kekuasaan untuk mencalonkan atau mengusung sosok di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaJokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaSebagai mantan presiden sebaiknya Jokowi sama-sama mendukung pelaksanaan Pilkada yang jujur supaya masyarakat mendapatkan pemimpin terbaik.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi menyatakan tuduhan adanya intervensi Presiden Jokowi dalam meloloskan pasangan capres dan cawapres tidak beralasan hukum
Baca Selengkapnya