Dewan Kehormatan Golkar: Berita korupsi e-KTP seperti gempa!
Merdeka.com - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyambangi Gedung DPR untuk bertemu Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Adapun tujuan Priyo adalah untuk membahas perkembangan kasus e-KTP yang menyeret Setya Novanto dan beberapa kader Partai Golkar.
Priyo mengibaratkan kasus e-KTP yang menerpa partai berlambang pohon beringin itu seperti gempa bumi. Namun, Priyo menegaskan, pihaknya tetap solid menghadapi tudingan adanya aliran dana yang masuk ke partai dan sejumlah kader.
"Berita tentang e-KTP ini seperti gempa. Tetapi sejauh ini kondisi Golkar tetap solid. Sejauh mata memandang saya amati meskipun berita ini seperti gempa, tapi sejauh ini infrastruktur Golkar masih solid. Karena Pak Setya Novanto hanya sebagai saksi," kata Priyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa anggota KORPRI? Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa keyakinan Prabowo soal PKB? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa saja yang terlibat di PKR? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
Dalam pertemuan itu, Priyo mengaku turut mendoakan Setnov agar bisa menghadapi isu miring korupsi e-KTP dengan tegar. Sebagai pimpinan tertinggi partai dan lembaga parlemen, Setnov pasti menerima tekanan besar dengan adanya korupsi mega proyek yang memakan anggaran Rp 5,9 triliun.
"Jadi saya tadi datang ya mendoakan semoga semua bisa diatasi dengan baik dan dijalani dengan tegar. Kenapa? karena posisi beliau sebagai Ketum Partai Golkar, pucuk tertinggi pimpinan partai sebesar Golkar dengan posisi Ketua DPR RI sehingga beritanya menjadi besar kayak gempa," ungkapnya.
Setnov, menurutnya, telah berpesan akan menghormati proses hukum kasus e-KTP yang dilakukan KPK. Priyo juga mendukung langkah DPP Partai Golkar yang membentuk tim hukum untuk mengawal proses hukum sekaligus memberikan pendampingan bagi kader-kader yang diduga menerima fee proyek e-KTP.
"Saya menangkap pesan kuat dan setuju bareng-bareng. Saya sebagai sekretaris dewan kehormatan, beliau sampaikan beberapa pandangan saya juga sampaikan pandangan. Intinya kita sepenuhnya menghormati langkah-langkah proses hukum yang dilakukan KPK," jelas Priyo.
"Tim hukum akan bekerja semaksimal mungkin untuk mengawal atau berkontribusi membela," sambungnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal jadi dewan pembina Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaIrjen Pol Karyoto akhirnya buka suara soal kejelasan nasib kasus dugaan kebocoran data KPK perkara korupsi Kementerian ESDM
Baca SelengkapnyaMenurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaKPK belum mengumumkan secara resmi status tersangka Hasto.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mewanti-wanti jangan sampai laporan tersebut bermuatan politik apalagi sampai mengkriminalisasi Ganjar.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaKetua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto enggan berkomentar banyak tentang hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2024.
Baca Selengkapnyaasco menyebut, jika ada kecurangan dibuktikan di Bawaslu.
Baca SelengkapnyaHasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, ia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti.
Baca SelengkapnyaPartai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya