Dewan pembina belum bersikap soal Setnov kembali jadi Ketua DPR
Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical menegaskan pihaknya belum menentukan sikap atas keputusan pleno DPP Partai Golkar mengembalikan kursi Ketua DPR ke tangan Setya Novanto. Keputusan dewan pembina akan disampaikan setelah melakukan pertemuan dan pembahasan dengan DPP Partai Golkar.
"Dewan pembina belum mengambil satu sikap sebab belum ketemu dengan DPP," ujar Ical di Bakrie Tower, Jakarta, Jumat (25/11).
Ical mengingatkan pentingnya pertemuan antara dewan pembina dengan DPP Golkar. Sebab setiap keputusan strategis yang akan diambil harus melibatkan seluruh elemen partai. Rencana mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR termasuk keputusan strategis.
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Apa yang akan dilakukan PDIP sebelum menentukan sikap? 'Nanti barang kali akan muncul suara-suara kenapa harus dibentuk tim investigasi? Oh tidak mau menerima kekalahan? Itu pasti yang akan muncul , kemudian muncul desain pembelahan,' kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2) malam.
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
"Secara eksplisit disebutkan bahwa yang strategis itu calon presiden, ketua lembaga lembaga negara," kata Ical.
Setelah melakukan pembahasan, nantinya DPP Partai Golkar harus menindaklanjuti atau menjalankan rekomendasi dewan pembina.
"Nasehat itu harus diikuti oleh DPP oleh karena itu saya katakan baru rapat jam 3, jadi kita belum mengambil sikap apa-apa terhadap satu pembahasan Pak Setya Novanto karena belum ketemu," ucapnya.
Rapat dewan pembina pun dikatakan Ical akan dilakukan oleh jajaran dewan pembina dan DPP di gedung Bakrie Tower. Sebelum rapat dimulai, Ketua Pakar Partai Golkar, Akbar Tanjung terlebih dahulu menemui Ical. Namun Akbar tidak mengikuti rapat yang akan digelar jam 3 sore ini.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo sudah melakukan pertemuan dengan Partai NasDem dan PKB yang sebelumnya mengusung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR masih membahas terkait komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet.
Baca SelengkapnyaDPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.
Baca SelengkapnyaMegawati tidak menyatakan secara gamblang menyatakan sikap politik dari PDIP
Baca SelengkapnyaPDIP menyerap suara arus bawah mengenai sikap yang harus diambil oleh partai.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca SelengkapnyaMuncul wacana unsur Pimpinan DPR RI diisi dari perwakilan seluruh Fraksi di Senayan.
Baca SelengkapnyaMegawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
Baca SelengkapnyaPuan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya