Dewan Pembina Golkar Minta DPP Evaluasi Hasil Pemilu dan Gelar Munas di Desember

Merdeka.com - Dewan Pembina Partai Golkar memberikan arahan dan masukan kepada Dewan Pengurus Pusat. Ada 6 poin arahan yang diberikan Wanbin terkait evaluasi Pemilu 2019 dan agenda Musyawarah Nasional partai yang akan digelar akhir tahun ini.

Arahan tersebut tercantum dalam surat Wanbin Partai Golkar bernomor Nomor: K-21/WANBIN/GOLKARN/2019 Jakarta tertanggal 25 Juni 2019. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dan ditandantangani oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Hafiz Zawawi.

"Betul Wanbin membuat surat itu," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Theo L Sambuaga saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (4/7).

Salah satu poin menyebutkan Wanbin Golkar meminta DPP untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil Pemilu 2019. Tujuannya sebagai masukan dalam menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024 mendatang.

Di Pemilu 2019, Golkar berada di urutan ketiga dengan perolehan suara 12,31 persen atau jika dikonversi sekitar 85 kursi di DPR. Jumlah kursi di 2019 itu menurun dibandingkan capaian di 2014 yaitu 91 kursi.

"Dewan Pembina Partai Golkar berpendapat meskipun kita bisa merasa lega karena mendapatkan kursi DPR RI kedua terbesar di saat situasi partai sulit dan kurang menggembirakan, akan tetapi DPP PG tetap selayaknya melakukan evaluasi menyeluruh dan obyektif terhadap penurunan jumlah kursi legislatif di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota apalagi dengan perolehan jauh dari target yang diharapkan. Sehingga dapat menjadi bahan pembenahan partai dan juga sebagai masukan dalam pelaksanaan Sukses Pilkada 2020 dan Sukses Pemilu 2024," bunyi salah satu poin di surat Wanbin itu.

Wanbin juga meminta DPP menggelar rapat pleno untuk menentukan jadwal rapat pimpinan nasional dan Munas partai pada Desember 2019. Wanbin berpendapat, Munas menjadi forum untuk mengembalikan jati diri partai yang bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, majemuk dan egaliter. Sekaligus, momentum untuk mengembalikan kemandirian dan kejayaan Golkar.

"Wanbin PG menyarankan kepada DPP-PG agar segera mengadakan Rapat Pleno untuk melakukan persiapan dan menetapkan jadwal Rapat Pimpinan Nasional dalam rangka konsolidasi Partai Golkar pasca-Pemilu 2019 sekaligus melakukan persiapan dan menetapkan tanggal Munas pada akhir 2019," tulis surat itu.

Selain itu, Wanbin juga mempersilakan bagi para kader Golkar untuk mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Sebab, menurut Wanbin, Munas menjadi wadah untuk tarung ide dan gagasan para calon ketum.

"Wanbin PG berpendapat bahwa Munas 2019 terbuka bagi setiap kader PG yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk maju menjadi Calon Ketua Umum PG agar terjadi persaingan sehat, terbuka dan demokratis. Sehingga diharapkan Munas 2019 menjadi ajang kompetisi ide dan gagasan bagi para calon ketua umum dalam mengemban tugas 2019-2024 untuk mengembalikan kemandirian dan kejayaan Partai Golkar," poin berikutnya surat itu.

Theo menuturkan, pihaknya tidak ingin Munas dipercepat dan harus sesuai jadwal. Menurutnya, tidak ada hal mendesak yang mengharuskan DPP menyelenggarakan Munas lebih cepat.

"Munas pada pertengahan Desember mendatang, 4 bulan lagi. Oleh karena itu, kami meminta DPP segera mempersiapkan dan menyangkut wacana yang munas dipercepat tidak urgen dan tidak tepat. Karena tidak ada hal mendesak atau munas di percepat," tutup Theo.

Terakhir, Wanbin menyarankan Golkar tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat meskipun menjadi bagian dari koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Partai Golkar hendaknya menghindari ketergantungan kepada kekuasaan, merespons secara kritis kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjaga kemajemukan dalam masyarakat," imbuh Wanbin.