Dewan Penasihat Yakin Gerindra Tetap Jadi Oposisi Pemerintah
Merdeka.com - Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Muhammad Syaf'i melihat partainya lebih memilih menjadi pihak oposisi pemerintahan Joko Widodo. Dia pun tidak masalah jadi oposisi tunggal.
Sebab, kata Syafi'i, sebagai tidak harus bergabung dengan partai lain. Tinggal, bagaimana partai yang memiliki kesamaan sikap.
"Ya sebenarnya kan oposisi itu tidak musti bergabung dengan partai-partai lain, gabungan oposisi itu kan kalau partai lain juga memposisikan dirinya sebagai partai oposisi," ujar Syafi'i si Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7).
-
Kenapa Gerindra tidak akan menjadi mayoritas di kabinet Prabowo-Gibran? 'Ya dari Gerindra sedikit lah (jumlahnya),' kata Dasco di Plataran Senayan, Jakarta, Senin (16/9).
-
Apa yang terjadi dengan Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kenapa Prabowo sebut koalisi tak terbentuk? Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk,' kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Bagaimana Gerindra mengambil keputusan dalam Rapimnas? 'Rapat Pimpinan Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina, Pak Prabowo,' ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
-
Apa peran Golkar dalam koalisi Prabowo? Golkar dan PAN yang menjadi partai pengusung teranyar juga memiliki kandidat yang bisa diusulkan ke Prabowo.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
Pada prinsipnya, Gerindra jika memutuskan beroposisi tidak harus mengajak partai lain.
"Pada prinsipnya kita beroposisi sendiri tapi kalau nanti kemudian ternyata PKS juga oposisi, berarti kita punya positioning yang sama kalau kemudian PAN juga mungkin oposisi," kata Syafi'i.
"Tapi kalau kemudian kita baru beroposisi ketika mendapat dukungan dari partai yang lain, saya kira itu oposisi yang lucu juga," sambungnya.
Menurut Syafi'i, Gerindra tidak mengajak PKS, PAN, yang sebelumnya bersama mengusung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menjadi oposisi.
"Kalau itu tentu hak dan kebijakan masing-masing, mungkin bisa ditanyakan pada PKS, PAN dan partai lain," kata dia.
KPU telah menetapkan pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang. Pascaputusan itu, capres 02 Prabowo Subianto membubarkan koalisi. Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat belum menentukan sikap apakah menjadi oposisi atau bergabung pemerintahan.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, bisa saja saat berada di luar pemerintahan PDIP akan memberikan masukan yang bagus untuk penguasa.
Baca SelengkapnyaBamsoet berharap seluruh pihak bergotong-royong untuk bangsa dan negara.
Baca SelengkapnyaBaik bergabung dengan pemerintahan maupun menjadi oposisi adalah sikap yang sama-sama mulia.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar mendeklarasikan keputusannya tersebut pada pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/5) malam
Baca SelengkapnyaApabila nantinya Ganjar mengkritisi pemerintah secara perorangan atau pribadi maka kurang kuat.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan PDIP tak menitipkan kadernya di kabinet Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPernyataan Ganjar itu ternyata juga sejalan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan Presiden Jokowi demokratis, dan menghormati independensi serta hak setiap partai politik.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo sudah menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya