Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dewan Pers sayangkan pemilik TV tak independen di Pilpres

Dewan Pers sayangkan pemilik TV tak independen di Pilpres Spanduk Prabowo-Hatta di Gedung Dewan Pers. Koleksi pribadi Ezki Suyanto (Facebook)

Merdeka.com - Anggota Dewan Pers, Made Ray Karuna Wijaya menilai, informasi yang disuguhkan media televisi masih paling efektif dalam pemberitaan pilpres. Namun dia menyayangkan beberapa pemilik stasiun televisi swasta nasional memiliki kedekatan dengan partai politik dan elite politik tertentu.

"Ironisnya lagi pemilik stasiun televisi tidak memiliki kepedulian akan pentingnya independensi 'news room' karena lebih berpihak pada pasar, lemahnya kompetensi jurnalis, dan kurangnya pemahaman jurnalis akan peraturan pemilu," kata Made Ray di Denpasar, seperti dilansir Antara, Kamis (19/6).

Dia juga mengingatkan pengelola media penyiaran, seperti radio dan televisi, agar tidak menonjolkan keberpihakan kepada salah satu pasangan capres dan cawapres. Sebab, frekuensi yang dipergunakan adalah milik publik.

Orang lain juga bertanya?

Terkait kasus tabloid Obor Rakyat, Dewan Pers sudah mengirimkan surat kepada pihak kepolisian untuk menindak secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, isi pemberitaan tabloid tersebut bukan bagian dari kegiatan dan produk jurnalistik.

Seperti diketahui, sejumlah pemilik televisi swasta nasional adalah elite parpol dan timses salah satu capres. Sebut saja tvOne yang dimiliki Ketua Umum Golkar sekaligus pendukung Prabowo - Hatta, Aburizal Bakrie (Ical); MNC Grup yang dimiliki politikus Hanura sekaligus pendukung Prabowo - Hatta, Hary Tanoesoedibjo; dan Metro TV yang dimiliki Ketua Umum NasDem sekaligus pendukung Jokowi - JK, Surya Paloh. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran

Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.

Baca Selengkapnya
ATVSI Buka Puasa Bersama DPR hingga Kemenkominfo: Tv Indonesia Masih Eksis walau Ekonomi Tak Baik-Baik Saja
ATVSI Buka Puasa Bersama DPR hingga Kemenkominfo: Tv Indonesia Masih Eksis walau Ekonomi Tak Baik-Baik Saja

ATVSI Buka Puasa Bersama DPR hingga Kemenkominfo: Tv Indonesia Masih Eksis walau Ekonomi Tak Baik-Baik Saja

Baca Selengkapnya
Ganjar Nongol di Azan TV, Golkar Sindir Etika Pemilik Media
Ganjar Nongol di Azan TV, Golkar Sindir Etika Pemilik Media

Golkar mengatakan, seharusnya pemilik televisi memahami etika jelang kontestasi politik 2024.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras Anggota DPR Soal Tayangan Azan: Itu Terjadi setelah Perindo Dukung Ganjar
Reaksi Keras Anggota DPR Soal Tayangan Azan: Itu Terjadi setelah Perindo Dukung Ganjar

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli menilai tayangan azan yang memperlihatkan sosok Ganjar bisa diartikan sebagai kampanye.

Baca Selengkapnya
Prabowo Soal Pers: Check dan Balance untuk Penguasa, Kadang Sakit Hati Kalau Dibaca
Prabowo Soal Pers: Check dan Balance untuk Penguasa, Kadang Sakit Hati Kalau Dibaca

Prabowo Soal Pers: Check dan Balance untuk Penguasa, Kadang Sakit Hati Kalau Dibaca

Baca Selengkapnya
Poltracking Bongkar Chat Internal Persepi Singgung ‘Pecat Anggota’, Pakar Sebut Ada Konflik Kepentingan
Poltracking Bongkar Chat Internal Persepi Singgung ‘Pecat Anggota’, Pakar Sebut Ada Konflik Kepentingan

Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan, Poltracking sejak awal sudah ditarget oleh oknum dewan etik.

Baca Selengkapnya
Dalam Rapat UNESCO di Kroasia, Dewan Pers Sampaikan Kekhawatiran Draf RUU Penyiaran
Dalam Rapat UNESCO di Kroasia, Dewan Pers Sampaikan Kekhawatiran Draf RUU Penyiaran

Sapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya
Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas
Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Disatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas

Baca Selengkapnya
Kisruh Lembaga Survei Ramai-Ramai Keluar Persepi, Pakar Politik UPI Ragukan Independensi Dewan Etik
Kisruh Lembaga Survei Ramai-Ramai Keluar Persepi, Pakar Politik UPI Ragukan Independensi Dewan Etik

Setelah, Poltracking Indonesia, dilanjutkan dengan Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting.

Baca Selengkapnya