Dewan Pers sayangkan pemilik TV tak independen di Pilpres
Merdeka.com - Anggota Dewan Pers, Made Ray Karuna Wijaya menilai, informasi yang disuguhkan media televisi masih paling efektif dalam pemberitaan pilpres. Namun dia menyayangkan beberapa pemilik stasiun televisi swasta nasional memiliki kedekatan dengan partai politik dan elite politik tertentu.
"Ironisnya lagi pemilik stasiun televisi tidak memiliki kepedulian akan pentingnya independensi 'news room' karena lebih berpihak pada pasar, lemahnya kompetensi jurnalis, dan kurangnya pemahaman jurnalis akan peraturan pemilu," kata Made Ray di Denpasar, seperti dilansir Antara, Kamis (19/6).
Dia juga mengingatkan pengelola media penyiaran, seperti radio dan televisi, agar tidak menonjolkan keberpihakan kepada salah satu pasangan capres dan cawapres. Sebab, frekuensi yang dipergunakan adalah milik publik.
-
Gimana cara suara TV ngaruhin emosi? Sistem limbik otak, yang mengatur emosi, dapat dipengaruhi oleh rangsangan auditori, suara yang menyenangkan dapat membantu mengatur suasana hati dengan mengurangi kadar kortisol dan meningkatkan serotonin.
-
Siapa yang terdampak negatif oleh OTT? Padahal dalam praktiknya, layanan OTT ini tidak dikenakan oleh PNBP seperti halnya yang dikenakan oleh para penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi pada umumnya.
-
Apa dampak negatif TV untuk interaksi anak? Televisi adalah salah satu jenis media komunikasi searah, sehingga tidak terjadi komunikasi secara aktif. Oleh karena itu, menonton televisi terlalu sering dapat menyebabkan anak kekurangan keterampilan dalam hal interaksi sosial dengan lingkungannya serta kemampuannya dalam berbahasa.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Apa dampak buruk dinasti politik bagi proses demokrasi? 'Saya kira ini menjadi salah satu konsekuensi dari anggota partai politik yang berasal dari elitis atau orang-orang dari lingkungan kekuasaan,' kata Arga dikutip dari Ugm.ac.id. Lalu bagaimana adanya politik dinasti ini mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia? Berikut selengkapnya:
-
Kenapa banyak orang benci politik? Salah satu alasan orang membenci politik adalah bukan kebenaran menjadi tujuan politisi, tapi pemilihan dan kekuasaan.
Terkait kasus tabloid Obor Rakyat, Dewan Pers sudah mengirimkan surat kepada pihak kepolisian untuk menindak secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, isi pemberitaan tabloid tersebut bukan bagian dari kegiatan dan produk jurnalistik.
Seperti diketahui, sejumlah pemilik televisi swasta nasional adalah elite parpol dan timses salah satu capres. Sebut saja tvOne yang dimiliki Ketua Umum Golkar sekaligus pendukung Prabowo - Hatta, Aburizal Bakrie (Ical); MNC Grup yang dimiliki politikus Hanura sekaligus pendukung Prabowo - Hatta, Hary Tanoesoedibjo; dan Metro TV yang dimiliki Ketua Umum NasDem sekaligus pendukung Jokowi - JK, Surya Paloh. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaNinik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca SelengkapnyaATVSI Buka Puasa Bersama DPR hingga Kemenkominfo: Tv Indonesia Masih Eksis walau Ekonomi Tak Baik-Baik Saja
Baca SelengkapnyaGolkar mengatakan, seharusnya pemilik televisi memahami etika jelang kontestasi politik 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli menilai tayangan azan yang memperlihatkan sosok Ganjar bisa diartikan sebagai kampanye.
Baca SelengkapnyaPrabowo Soal Pers: Check dan Balance untuk Penguasa, Kadang Sakit Hati Kalau Dibaca
Baca SelengkapnyaDirektur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan, Poltracking sejak awal sudah ditarget oleh oknum dewan etik.
Baca SelengkapnyaSapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaDisatroni Jurnalis Demo Tolak RUU Penyiaran, Kantor DPRD Provinsi Jambi Kosong Karena Alasan Dinas
Baca SelengkapnyaSetelah, Poltracking Indonesia, dilanjutkan dengan Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting.
Baca Selengkapnya