Di ajang APSC, Wiranto bicara terorisme sampai Laut China Selatan

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menghadiri acara 15th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting di Filipina, Jumat (28/4). Dalam acara tersebut, ada sejumlah isu yang dibahas di antaranya masalah terorisme, keamanan maritim, Indonesia menjadi negara target sindikat internasional, illegal fishing, dan Laut Cina Selatan.

Isu pertama yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia yaitu mengenai masalah terorisme. Wiranto mengatakan, sejak tahun 2016, Indonesia termasuk negara ASEAN yang telah mengalami lebih dari 160 serangan teroris.

Menurut Wiranto, serangan teroris yang semakin luas merupakan bukti bahwa ancaman teroris, terutama Foreign Terrorist Fighters menjadi semakin dekat. Para teroris ini terus mengembangkan strategis dan taktik untuk menyebarkan teror ke seluruh dunia.

"Saya meyakini bahwa para teroris ini, termasuk ISIS dan organisasi teroris lainnya akan pulang ke rumah atau mencari tempat alternatif lainnya, termasuk Asia Tenggara," kata Wiranto dalam keterangannya, Sabtu (29/4).

Dikatakan Wiranto, bahwa kemampuan deteksi dini perlu ditingkatkan, peringatan dini dan respon cepat dalam melawan serta menghancurkan gerakan terorisme perlu diperkuat. Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak bisa bertindak sendiri, melainkan harus bekerjasama dengan negara-negara lainnya.

"Konvensi ASEAN Melawan Terorisme ini memiliki dasar kuat untuk memperdalam kerjasama kita, tidak hanya melalui pendekatan yang keras tetapi juga pendekatan lunak yaitu dengan deradikalisasi, kontra radikalisme, serta melawan jaringan pembiayaan teroris," katanya.

Isu kedua yang menjadi perhatian yaitu mengenai masalah keamanan maritim, khususnya terkait kejahatan transaksional yang terorganisir, termasuk terorisme, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, illegal fishing dan illegal mining.

Wiranto mengatakan, di sub wilayah Laut Sulu yang berbatasan dengan Indonesia, Malaysia dan Filipina, masih menghadapi kelompok Abu Sayyaf yang terus mengancam rakyat. Untuk itu, dalam kesempatan ini, ia menekankan pentingnya melawan ancaman-ancaman ini dalam kerangka ASEAN dan mekanisme sub-regional lainnya.

"Kita perlu menugaskan instansi terkait untuk lebih mengeksplorasi atau membuat strategi baru dengan tujuan meningkatan keamanan dan stabilitas wilayah kita," katanya.

Isu lainnya yaitu Indonesia dan beberapa negara lainnya saat ini menjadi incaran sindikat internasional. Banyak mafia yang menjadikan wilayah Indonesia sebagai pusat utama perdagangan narkoba. Pemerintah Indonesia telah mendeteksi sumber narkoba dan cara sindikat itu memasuki wilayah Indonesia.

"Karena seriusnya masalah ini, Indonesia mempertahankan status darurat narkoba dengan memperkuat Undang-Undang yang ada dan meningkatkan kerja sama kami dengan Negara-negara ASEAN lainnya. Karena itu, kita perlu menegaskan kembali komitmen kita terhadap pendekatan tanpa toleransi dalam mewujudkan visi regional ASEAN yang bebas narkoba dengan menerapkan Rencana Kerja ASEAN untuk Mengamankan Masyarakat dari perdagangan dan peredaran Narkoba tahun 2016-2025," katanya.

Isu keempat yang harus menjadi perhatian yaitu mengenai illegal fishing. Mantan Panglima ABRI ini mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia terus melakukan pencegahan untuk menghilangkan penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal. Menurutnya, upaya ini untuk mencegah semakin menipisnya sumber daya laut dan untuk mencegah kegiatan penangkapan ikan sebagai jalur masuk untuk tindakan kejahatan.

"Oleh karena itu, untuk mengefektifkan hal ini, kita membutuhkan instrumen yang lebih baik dan kuat di wilayah kita," katanya.

Isu terakhir yang perlu menjadi perhatian yaitu mengenai Laut Cina Selatan. Wiranto mengatakan Laut Cina Selatan ini tetap menjadi salah satu isu yang perlu ditangani dengan hati-hati sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah ASEAN.

"Kita harus melanjutkan usaha bersama untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara damai, dan sesuai dengan Hukum Internasional termasuk UNCLOS 1982," ujarnya.

"Penting bagi semua pihak yang terkait untuk melakukan pengekangan diri dan menahan diri dari tindakan apapun yang dapat merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam memuji beberapa program dan inisiatif yang telah berhasil dimulai dan disimpulkan oleh badan-badan sektoral yang sejalan dengan Blueprint Komunitas Politik-Keamanan ASEAN 2025.

"Sekali lagi saya memuji ratifikasi Konvensi Perdagangan Manusia ASEAN, khususnya Perempuan dan Anak oleh enam Negara Anggota ASEAN. Indonesia sekarang berada pada tahap akhir proses ratifikasi melalui Parlemen kita," pungkasnya.