Follow
Di Depan Jokowi, Airlangga Tekankan Golkar Tolak 'People Power'
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tegas, menolak dorongan aksi people power yang disebut bisa mendeligitimasi hasil Pemilu 2019. Pesan itu tegas disampaikan Airlangga saat agenda buka puasa bersama Presiden Joko Widodo.
"Partai Golkar menegaskan kepada pihak yang kurang puas terhadap hasil Pemilu, bisa mengadukan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, bukan mencari solusi ke jalanan," kata Airlangga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5).
"Partai Golkar menolak People Power," jelas Airlangga dalam pidatonya menjelang waktu berbuka puasa.
-
Mengapa Golkar ingin Airlangga memimpin lagi? Pasalnya, Airlangga dinilai berhasil dengan membawa Golkar berada di urutan kedua Pemilu 2024 dengan perolehan suara 15,28% 'Prestasi AH (Airlangga Hartarto) yang bisa naikkan elektabilitas Golkar tak bisa dibantah,' ujar Pengamat Politik Adi Prayitno, Jumat (29/3).
-
Kapan masyarakat Indonesia memilih pemimpin? Pada 14 Februari mendatang, masyarakat Indonesia akan menentukan pilihannya di TPS untuk Pemilu 2024.
-
Apa yang dilakukan Airlangga untuk Golkar? Airlangga Hartarto memperbanyak sebaran tokoh berpengaruh di berbagai dapil. Partai Golkar berhasil menduduki posisi dua perolehan suara pada Pemilu 2024 dengan persentase 15,28 persen atau 23.208.654 suara.
-
Bagaimana sistem pemilu di Indonesia berubah dari waktu ke waktu? Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada awalnya, Indonesia menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup pada tahun 1955 hingga tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih hanya memberikan suara untuk partai politik, dan kandidat-kandidat dari partai politik ditentukan oleh partai itu sendiri. Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
-
Siapa yang memimpin Indonesia saat pemilu pertama? Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengadakan pemilihan umum pertama sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih representatif dan partisipatif.
-
Siapa yang ingin Airlangga memimpin Golkar? Kendati begitu, mayoritas pengurus dan kader Partai Golkar menginkan Airlangga melanjutkan kepemimpinannya.
Airlangga bercerita, dalam sejarahnya people power di Indonesia dalam mengganti kepemimpinan bisa dilihat di pada tahun 1965 dan 1998. Kendati, menurut Airlangga hal itu telah disepakati dengan solusi membatasi masa jabatan presiden dan melangsungkan Pemilu.
"Oleh karena itu pada Pemilu yang lalu seluruh partai politik telah sepakat, 80 persen masyarakat menggunakan hak pilihnya maka ini mempertegas legitimasi Pemilu 2019," jelas Airlangga.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca Selengkapnya
People Power adalah gerakan rakyat menggulingkan kekuasaan otoriter.
Baca Selengkapnya
Airlangga menyatakan bahwa saat ini sudah masuk orde reformasi.
Baca Selengkapnya
Airlangga menyebut, hampir seluruh presiden masuk dalam partai politi
Baca Selengkapnya
DPD Golkar seluruh Indonesia menyatakan tak ingin Munaslub.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, beredar surat sejumlah politisi senior Golkar yang meminta Jokowi menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Peristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca Selengkapnya
Airlangga sudah menjabat sebagai ketua umum sejak 2017.
Baca Selengkapnya
Selain dedikasi, Agus juga mengapresiasi segala prestasi ditorehkan Airlangga selama memimpin partai berlambang pohon beringin.
Baca Selengkapnya
Hak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi merespons soal mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar. Jokowi mengatakan mundurnya Airlangga merupakan urusan internal partai
Baca Selengkapnya
Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya