Follow
Di depan Jokowi, Bamsoet janji UU KUHP jadi hadiah di HUT RI ke 73
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) berjanji akan menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU saat HUT RI ke 73 pada 17 Agustus 2018. Dia menyebut UU KUHP bisa menjadi kado ulang tahun Indonesia.
"Kita targetkan untuk memberikan hadiah kepada bangsa ini di tepat HUT RI nanti kita selesaikan ini dengan baik," kata Bamsoet dalam sambutannya saat buka puasa bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Rumah Dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Senin (28/5).
Bamsoet berharap Indonesia memiliki panduan hukum dengan KUHP baru. Pembahasan RUU KUHP terakhir kali dilakukan pada bulan lalu.
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Kapan Presiden Jokowi menandatangani revisi UU ITE? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
Sebelum menyampaikan targetan pembahasan RUU KUHP, Bamsoet terlebih dulu melaporkan soal kinerja DPR yang telah mengesahkan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme).
"Sebagaimana diketahui DPR baru saja mengesahkan RUU antiterorisme menjadi sebuah UU. Kendati RUU itu tak selesai 2 tahun, Alhamdulillah setelah pimpinan pansus turun dan kerja kerasa dengan pemerintah, akhirnya dalam waktu 5 hari pembahasan alot RUU bisa diselesaikan," papar Bamsoet.
Diketahui, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Kedatangan Kepala Negara disambut langsung oleh Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto.
Hadir sejumlah menteri dan kepala lembaga, diantaranya Menteri Sosial Idrus Marham, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, Ketua MA Hatta Ali, Ketua MK Anwar Usman, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Ketua KPU Arief Budiman.
Dari kalangan petinggi partai politik, turut hadir Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono. Hadir juga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasruddin Umar. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
JK mengaku banyak membicarakan masa depan bangsa dan negara termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengaku sudah bisik-bisik tentang Keppres itu yang diajukan oleh pentinggi HIPMI terkait hari kewirausahaan nasional.
Baca Selengkapnya
"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Menurutnya, mulai dipelajarinya KUHP Nasional itu sangat penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Baca Selengkapnya
Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Bamsoet juga sempat menyampaikan berbagai aspirasi yang kini bekembang di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya
Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Pelantikan untuk presiden dan wakil selanjutnya juga akan menggunakan ketetapan MPR.
Baca Selengkapnya
Rombongan MPR yang dipimpin Bambang Soesatyo menemui Jokowi di Istana.
Baca Selengkapnya
Laporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
Baca Selengkapnya