Di depan Jokowi, Romi perintahkan fraksi PPP rampungkan RUU Terorisme
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romi menginstruksikan fraksi PPP di DPR agar menyelesaikan revisi Undang-Undang Terorisme. Ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Workshop Nasional Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia Tahun 2018 yang dihadiri Presiden Joko Widodo.
"Saya menginstruksikan kepada fraksi PPP DPR RI untuk segera menyelesaikan rancangan Undang-Undang Antiterorisme sebelum lebaran ini," katanya di Krakatau Ballroom, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5).
Romi mengatakan, dengan kesanggupan fraksi-fraksi di DPR untuk merampungkan RUU Terorisme, maka Presiden Jokowi tidak perlu menerbitkan Perppu.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
"Tanpa keharusan menerbitkan Perppu lagi bapak Presiden, kami menyanggupi dan sejalan dengan permintaan bapak Presiden kita akan selesaikan RUU Antiterorisme itu seminggu sebelum Idul Fitri," ucapnya.
Romi berharap, aksi bom bunuh diri beruntun maupun kerusuhan di Rutan Mako Brimob yang terjadi belakangan ini tidak terulang lagi. Dia menegaskan, aksi tersebut harus dihentikan dengan memberikan pendidikan agama yang benar.
"Kita meminta para ulama, para tokoh masyarakat, pimpinan Parpol, publik figur untuk terus mendorong dan menjadi moderasi agama," kata dia.
Revisi UU Terorisme sudah bergulir sejak lama di DPR. Ada dua pasal krusial yang diperdebatkan yakni soal definisi terorisme dan pelibatan TNI.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaPutusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaSupres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca Selengkapnya