Di Depan Ketum Parpol, Jokowi Klaim Indeks Kepercayaan Publik ke Pemerintah Naik

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim indeks kepercayaan pemerintah meningkat hingga 115,6. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan pertemuan bersama pimpinan partai koalisi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8).

"Kalau kita lihat terakhir, kemarin baru melihat minggu terakhir indeks kepercayaan pemerintah itu juga naik. Dari 97,6 kemudian 115,6," kata Jokowi dalam saluran Youtube Sekretariat Presiden yang baru diunggah Sabtu (28/8).

Tidak hanya itu dia juga mengklaim tingkat kepercayaan konsumen pun meningkat. Kemudian terlihat juga dalam paparan Jokowi, indeks perbaikan ekonomi meningkat dari 108,7 menjadi 118,6. Lalu disusul kestabilan harga dari 97,6 meningkat 113,4.

"Ini juga kepercayaan konsumen, kepercayaan publik, masyarakat keliatan dari indeks-indeks seperti ini angkanya kita peroleh apabila surveinya selesai," tambahnya.

Dia menilai dengan adanya hasil tersebut akan muncul optimisme sehingga mengarah pada posisi positif.

"Arahnya positif tetapi juga kita berada posisi kehati-hatian kewaspadaan karena sekali lagi sulit dihitung dan sulit dikalkulasi," bebernya.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang para ketua umum partai koalisi serta para sekjen. Ada lima topik yang dibahas Jokowi bersama 7 elite partai koalisi.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri 7 ketua umum dan 7 sekretaris jendral, di antaranya yaitu dari Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto , Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ,Ketua Umum PPP Soeharso Manoarfa dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Pertemuan dilakukan dengan penuh keakraban namun dengan penuh fokus. Dengan lima topik pembicaraan, pertama terkait perkembangan dan evaluasi penanganan Covid-19, tantangan-tantangannya, benchmark yang dilakukan pemerintah," kata Plate saat konferensi pers, Rabu(25/8).

Kedua membahas terkait perekonomian nasional, mulai dari pencapaian dan tantangan makro ekonomi nasional. Kemudian yang ketiga kata dia adalah strategi ekonomi dan bisnis negara.

"Presiden menyampaikan melalui rapat itu, pendukung koalisi kompak untuk memungkinkan agar kebijakan perekonomian kita bisa beranjak ke ekonomi yang berbasis produksi dan produktif yang mendorong menghasilkan nilai tambah yang lebih, secara khusus melalui proses-proses pengolahan di dalam negeri bisa dilakukan,"

Khususnya kata dia di sektor pertambangan, pertanian, sektor ekonomi hijau hingga hilirisasi dan digitalisasi. Lalu poin keempat yaitu terkait dengan ketatanegaraan.

"Otonomi daerah dan sistem pemerintah sebagai dampak dari Covid-19 di mana dibutuhkan sekali kecepatan-kecepatan pengambilan keputusan, tantangan dari kebijakan," bebernya.

Selanjutnya kelima yaitu terkait Ibu Kota Negara(IKN). Walaupun di tengah pandemi Covid-19 saat ini kata Plate IKN tetap perlu dibahas.

"Perpindahan IKN tidak akan berlangsung hari ini, yang dilakukan pertama kesiapan legislasi yang memadai, pembangunan IKN yang cocok yang dilakukan bersama-sama dengan partai koalisi," bebernya.