Di hadapan kader PDIP, Mega singgung hukum yang ditunggangi politik
Merdeka.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka Rapat Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan perwakilan dari 34 DPD sore ini. Dalam sambutannya, Megawati mengatakan pengurus DPP banyak memecat kader yang tidak menjalankan disiplin partai.
"Kami di DPP partai saja dengan antusias dan disiplin terus menerus melakukan pekerjaan kami rapat-rapat memantau, mengkoordinir termasuk juga pemecatan-pemecatan bagi mereka yang tidak menjalankan disiplin partai," kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (3/5).
Usai menyinggung ketegasan memecat kader tak disiplin, Megawati menyoroti hukum di negara ini yang cenderung ditunggangi unsur politik. Namun, Megawati tidak menjelaskan lebih detil dugaan tersebut.
-
Siapa yang mengatakan Megawati dukung hak angket pemilu? Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
-
Mengapa Megawati dukung hak angket pemilu? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
-
Siapa Megawati Hangestri? Megawati tampaknya mengubah gaya kesehariannya dengan mengenakan blazer, meskipun biasanya ia lebih suka memadukan celana bahan dengan kaos.
-
Kenapa Megawati terkenal? Performa gemilang dan kecantikan di Korea, jadi perbincangan! Bikin Bangga Indonesia Pasalnya pevoli putri asal Jember yang saat ini bergabung dengan tim Red Sparks, Korea Selatan ini, menunjukan performanya dalam mencetak poin di lapangan menuai banyak pujian Pada dua permainan sebelumnya, Megawati mendapatkan MPV usai mencetak 31 poin dan membawa kemenangan untuk timnya.
-
Bagaimana Megawati ingin memastikan integritas pemilu? Komitmen PDIP bukan untuk memakzulkan presiden, tetapi membongkar kecurangan. Kemudian mengoreksi kecurangan itu.
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
"Tentunya kita tahu masalah hukum ini sekarang ini dilihat tidak hanya masalah hukum. Saya melihat kecenderungannya masuk proses yang namanya dipolitisasi banyak hal yang saya lihat hal-hal yang tidak patut dan terjadi hari-hari ini terjadi," ujarnya.
Karena itu, Megawati meminta seluruh kader menahan diri atas segala tindakan yang berpotensi melawan hukum. Dia tidak ingin kader PDIP tersangkut masalah hukum.
"Kita harus bisa menahan diri karena begitu banyak sudah karena kekhilafan maka anggota kita tersentuh terproses hukum akibat dinyatakan sebagai tersangka. Maka hal ini tentunya harus saling mengatakan jangan sampai menyangkut masalah hukum yang ada," tegas dia.
Adapun pengurus DPP yang hadir dalam Rapat Koordinator Bidang Politik dan Keamanan diantaranya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sri Rahayu, Wasekjen PDIP Eriko Sutarduga, Ahmad Basarah, dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati mengaku meski mampu melawan dan memiliki anak buah yang kuat, namun dia memutuskan tidak melawan.
Baca SelengkapnyaKoalisi dan TPN Prabowo Gibran memilih terus fokus untuk bekerja untuk memenangkan
Baca SelengkapnyaSampai Tanya Puan, Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut saat DPR Reses
Baca SelengkapnyaJokowi menilai pernyataan Megawati ditujukan untuk internal PDIP.
Baca SelengkapnyaSaat menyampaikan pidato, Mega curhat dirinya dibully soal pernyataannya soal petugas partai.
Baca SelengkapnyaDalam arahannya, Megawati dua kali menyebut nama Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetika Megawati Tak Lagi Singgung Nama Jokowi di Hadapan Kader PDIP
Baca SelengkapnyaMegawati menyinggung prajurit yang hormat sambil tahan napas saat bertemu jenderal
Baca SelengkapnyaMegawati menyoroti konstitusi yang ikut dibelokkan penguasa demi kepentingan pribadi.
Baca SelengkapnyaMegawati pun mengkritik soal aturan yang diubah semaunya sendiri.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keresahannya terkait potensi kecurangan Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMegawati pun menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/PUU-XXII Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 Undang-Undang No. 1 Tahun 2018.
Baca Selengkapnya