Di Munas alim ulama, PPP tak sodorkan kandidat cawapres Jokowi
Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Mustaqim mengatakan, DPP tidak akan menawarkan nama-nama calon wakil presiden kepada para ulama saat forum musyawarah nasional (Munas). Pengurus DPP tidak bisa mengarahkan materi Munas kepada para ulama.
Sebab, kata Mustaqim, para kiai dan ulama memiliki ciri khas sangat independen dan keyakinan sendiri. Sehingga, para kiai dan ulama akan saling bertukar pikiran hingga mencapai kesepakatan terkait isu-isu kebangsaan, termasuk soal kepemimpinan nasional dan konfigurasi Pemilihan Presiden.
"Oh enggak enggak. Tidak ada nama apapun karena saya paham persis selaku ketua OC, bicara nama tidak ada," kata Mustaqim di Hotel Patrajasa, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/4) malam.
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Siapa yang direkomendasikan oleh DPP PDIP sebagai calon wakil wali kota? Putri politisi senior PDIP Aria Bima, Sukma Putri Maharani, mengaku legowo dan menerima keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Bambang Nugroho (Bambang Gage) sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi Teguh Prakosa di Pilkada Solo di Pilkada Solo 2024.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
Namun, Ketua Organizing Committee Munas Alim Ulama PPP ini menyebut tak tertutup kemungkinan ulama akan membahas kriteria dan sosok cawapres Jokowi.
"Bisa jadi bisa jadi, sangat mungkin sangat mungkin. Misalnya tadi berbicara Pilpres kayak apa pemimpin nasional yang diperlukan, cirinya kayak apa, kalau ciri presidennya kayak apa mungkin ciri-ciri wapresnya kayak apa. Itu mungkin saja menjadi bagian," ujarnya.
Kemudian, hasil pembahasan Munas Alim Ulama nantinya menghasilkan rekomendasi yang harus dijalankan oleh PPP. Mustaqim menyebut rekomendasi hasil Munas bersifat mengikat.
Rekomendasi itu akan menjadi panduan untuk menjawab berbagai persoalan bangsa serta persiapan menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019.
"Ya namanya munas untuk internal pasti mengikat dan itu memang, munas ulama ini tatarannya tertinggi untuk ulama seluruh Indonesia," tandas Mustaqim.
Koordinator Acara Munas Alim Ulama PPP Muhalim menambahkan, forum ini merupakan bagian dari konsolidasi partai. PPP ingin meminta masukan dari para ulama jelang Pilkada dan Pemilu Serentak.
"Ini adalah bagian konsolidasi partai. Tentu materi yang harus dibahas adalah tidak lain 1 tahun ke depan jelang Pemilu 2019 terus Pilkada Serentak," tandasnya.
Sebagai informasi, salah satu kader PPP yang dipertimbangkan diusung menjadi cawapres Jokowi adalah Ketua Umum M Rommahurmuziy. Akan tetapi, PPP menyatakan pembahasan cawapres akan dilakukan bersama partai-partai koalisi Jokowi usai Pilkada.
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar musyawarah nasional (Munas) Alim Ulama di Hotel Patrajasa, Semarang, Jawa Tengah pada 13-14 April 2018. Wasekjen PPP Ahmad Baidowi (Awiek) mengatakan forum tersebut akan membahas isu-isu kebangsaan seperti kepemimpinan nasional dan konfigurasi Pilpres 2019.
Awiek menyebut Munas juga kemungkinan akan membahas calon wakil presiden yang layak mendampingi Joko Widodo.
"PPP sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi. Maka, nanti akan dibahas terkait cawapes Jokowi," kata Awiek.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan, menjawab terkait kehadiran Presiden Jokowi di Pembukaan Muktamar ke-VI PKB di Nusa Dua, Bali, hari ini.
Baca SelengkapnyaSejumlah nama santer mencuat sebagai calon ketum PPP jelang muktamar.
Baca SelengkapnyaTidak ada calon presiden dari NU, jika ingin maju dengan kapasitas sendiri.
Baca SelengkapnyaKetua Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak bicara dukungan para ulama 212 jelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaZulhas mengaku banyak ditanya perihal alasan dukung Prabowo.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah tak terlibat timses mana pun di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSelain Muhadjir, PAN juga mendorong Menteri BUMN Erick Thohir menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaWakil DPD PDIP Sumatera Utara, Aswan Jaya membantah jika foto Jokowi yang tak terpajang itu berkaitan dengan sikap politik
Baca SelengkapnyaPKB berencana menarik dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Baca SelengkapnyaPertemuan Ketum Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi tidak membahas pencapresan Anies Baswedan
Baca Selengkapnya