Follow
Di RDP, politisi Demokrat ingatkan Kapolri netral usut kasus calon kepala daerah
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengingatkan Polri untuk bijaksana menangani kasus pidana menjerat calon kepala daerah dalam Pilkada 2018. Dia tidak ingin Polri menjadi alat politik pihak lawan dalam pilkada mendatang.
"Jangan dikesankan menjadi alat politik atau pun bahkan dijadiin alat propaganda lawan-lawan politik, untuk melakukan degradasi persepsi publik kalau ini terjadi," kata Didik dalam rapat kerja Komisi III dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini (14/3).
Bahkan, kata dia, kasus hukum tersebut bisa meningkatkan kampanye hitam yang mencederai hasil proses Pilkada. Hal itu akan membuat proses hukum menjadi tidak patut.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Apa pesan yang diberikan Kapolri? Kapolri memberi arahan agar Theodore bisa mempersiapkan segalanya sebelum berdinas seusai dilantik sebagai perwira. 'Kemarin saya bisa diberikan kesempatan berbincang-bincang sama Bapak Kapolri. Di situ Bapak Kapolri menitipkan pesan ke saya terutama untuk bagaimana kelanjutan pada saat dinas dan bekal apa saja yang perlu saya persiapkan,' kata Theodore.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
"Bisa jadi bahwa apa yang dilakukan penegakan hukum yang tidak proper dan proposional tidak tepat waktu akan dijadikan bahan negatif kampanye oleh lawan politik," ungkapnya.
Sebab itu, Didik meminta komitmen Polri dalam proses penegakan hukum selama Pilkada. "Kami tidak ingin menyampuri persoalan hukum, karena harus ditegakkan. Namun penegakan hukum itu harus arif dan bijaksana," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Trimedya tak ingin ada aparat tidak netral berpihak ke salah satu calon.
Baca Selengkapnya
NasDem khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Baca Selengkapnya
Seharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.
Baca Selengkapnya
"Polri harus tetap netral, jangan terbawa drama politik,"
Baca Selengkapnya
Mabes Polri diingatkan kembali soal netralitas saat Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Divpropam Polri sangatlah dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum, termasuk sebagai pengawas dan pengawal kasus secara objektif.
Baca Selengkapnya
Kecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca Selengkapnya
Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Rizaldy mempertanyakan jika ada usulan pembentukan Panitia Kerja Polri dari DPR.
Baca Selengkapnya
Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan menyusul adanya informasi dugaan intimidasi oleh oknum polisi terhadap sejumlah civitas akademika.
Baca Selengkapnya