Di Tengah Isu Reshuffle, Cak Imin Minta Kementan Dilebur ke Kementerian Desa

Merdeka.com - Presiden Jokowi memberikan sinyal kemungkinan melakukan perombakan kabinet alias reshuffle. Di tengah itu tersebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar usul, Kementerian Pertanian digabung dengan Kementerian Desa PDTT.

Pria karib disapa Cak Imin menyinggung kiprah dan peran penting Kemendesa selama ini. Menurut dia, Kemendes punya peran sentral dan tepat. Sebab menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia dari bawah.

"Uang negara tidak harus habis di atas, tapi harus habis di tingkat bawah, di pendidikan dan Desa," kata Cak Imin, dalam keterangannya, dikutip Jumat, (23/12).

"Tahu nggak ketika krisis ekonomi, di atas gelempangan tidak mampu, justru yang di bawah yang bisa nahan. Kemarin saat pandemi semua sektor rontok, hanya pertanian yang punya daya tahan, dan itu Desa," sambungnya.

Setelah mengurai peran penting Kemendesa, Cak Imin lantas mengusulkan Kementan untuk dilebur menjadi satu dengan Kemendesa. Dia beralasan dua Kementerian ini punya peran hampir sama, dan jika disatukan bukan tidak mungkin akan lebih memberi dampak konkret bagi kemajuan Desa.

"Kalau ide Kementerian Desa harus bertahan itu terlalu sederhana, bahkan Kementerian Pertanian harus ditarik menjadi bagian Kementerian Desa. Supaya apa? Supaya clear apa yang menjadi kebutuhan Desa tertangani secara sistematis sesuai kebutuhan Desa," tuturnya.

Cak Imin menjelaskan, ada dua sektor, yang harus mendapat perhatian perubahan mendasar melalui pembangunan dari bawah. "Pembangunan dari bawah apa itu? Desa. Pembangunan tidak dari atas tapi dari desa," katanya.

Yang kedua soal kelautan, dia ,menerangkan lautan Indonesia yang kaya selama puluhan tahun bahkan sejak zaman Bung Karno tidak tersentuh format politik nasional.

"Maka ketika reformasi semua isu kelautan dan desa terus menjadi perjuangan," ujarnya.

Pada awal reformasi, kata Cak Imin, salah satu buah perjuangannya berhasil membuat sebuah kementerian baru yang namanya Kementerian Kelautan.

"Karena Gus Dur Presiden dibuat keputusan presiden tentang Kementerian Kelautan, namun sebelum membuat Kementerian Desa Gus Dur jatuh," paparnya.

Meski begitu, lanjut Cak Imin, hal itu tidak mematahkan semangat untuk melanjutkan perjuangan. Ia menyatakan, Fraksi PKB di DPR getol memperjuangkan UU Desa, hingga kemudian lahir Kementerian Desa.

"Ini yang disebut gerakan politik. Kalau anda ingin mengubah nasib, ingin memperbaiki nasib, nasib masyarakat Desa, nasib umat, harus melalui gerakan politik," pungkasnya.

PDIP juga Soroti Kementan Milik NasDem

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus NasDem.

Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).

Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkan swasembada beras, malah harga beras naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada impor.

"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan hargany baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.

"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu ga kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.

Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.

"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogratif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot.

Sinyal dari Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan kocok ulang kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan kepala negara ketika menjawab pertanyaan wartawan di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12).

Jokowi diminta menanggapi hasil survei Charta Politika Indonesia yang mayoritas publik menginginkan ada reshuffle kabinet.

"Mungkin," jawab Jokowi singkat.

Jokowi kembali ditanya kapan akan melakukan pergantian menterinya. Mantan gubernur DKI Jakarta ini masih merahasiakan kapan akan dilakukan reshuffle.

"Ya nanti," ucap Jokowi.