Follow
Diam-diam Djan Faridz batalkan sendiri hasil muktamar PPP Jakarta
Merdeka.com - Kemenkum HAM sudah mencabut SK kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy (Romi). Namun rupanya persoalan di internal PPP justru semakin pelik. Ada apa?
Diam-diam Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz mengubah akta notaris yang sudah diserahkan ke Kemenkum HAM soal kepengurusan PPP hasil muktamar Jakarta. Dengan demikian, Djan dianggap membatalkan hasil muktamar PPP di Jakarta pada 30 Oktober 2014 lalu.
Politikus PPP kubu Djan, Epyardi Asda mengungkapkan bahwa Djan dan Sekjen PPP Dimyati diam-diam menyerahkan akta notaris baru kepengurusan PPP. Menurut dia, pengubahan pengurus itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihaknya maupun kolega lain di PPP.
-
Siapa yang akan didaftarkan PDIP Jabar? 'Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono. Nah ini kita tinggal menunggu tahapan-tahapan berikutnya agar proses pendaftaran secara resmi ini bisa berjalan dengan lancar,' kata Folmer saat dikonfirmasi, Kamis (29/8).
-
Mengapa PDIP Jateng membuka peluang bagi figur eksternal untuk mendaftar? Sejumlah figur dari eksternal partainya bisa mendaftarkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Bendahara PDIP Jawa Tengah, Agustina Wilujeng mengatakan syarat yang berlaku bagi kader internal justru lebih berat karena partainya ingin mendapatkan sosok figur calon pemimpin yang handal untuk memajukan Pemprov Jateng. 'Kalau dari eksternal tidk perlu KTA. Persyaratan untuk internal justru lebih berat ketimbang eksternal. Kalau internal harus diusung DPC, bawa surat endorsement dari PAC dan ranting tempat domisili. Kita berharap seluruh masyarakat ikut mendaftar sebagai calon pemimpin Jawa Tengah,' kata Agustina Wilujeng, Rabu (22/5).
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Apa yang dilakukan PDIP untuk Pilgub Jatim? 'Jadi, kepala daerah incumbent misalnya itu muncul beberapa nama. Kalau dari kalangan menteri misalnya, ada Ibu Risma (Tri Rismaharini), ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Pramono Anung. Pak Pramono ini laris manis, nih. Ada yang mengusulkan di Jakarta, ada yang mengusulkan di Jawa Timur,' ucap Hasto.
"Saya enggak ngeri apa maksudnya, saya juga enggak tahu kenapa AD/ART hasil muktamar Jakarta diubah tanpa rapat dan pembicaraan apa-apa. Bahkan pengurus hasil muktamar Jakarta tidak dilibatkan. Yang saya sayangkan belum lagi keluar SK pencabutan (kepengurusan Romi) sudah melakukan tindakan pembangkangan terhadap AD/ART muktamar Jakarta itu sendiri," kata Epyardi saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (8/1).
Epyardi mengatakan, jika perubahan ini dilakukan oleh Djan dan Dimyati sekitar bulan Desember 2015 lalu. Dia menilai, akta notaris baru ini justru membatalkan hasil muktamar Jakarta yang dibela mati-matian untuk melawan kubu Romi.
Epyardi mengaku tak tahu apa yang diinginkan Djan dan Dimyati. Anehnya kepengurusan baru yang diajukan keduanya justru orang baru di PPP, tidak didiskusikan oleh pengurus PPP muktamar Jakarta. Terlebih, tokoh-tokoh senior juga dibuang oleh Djan dan Dimyati.
"Keputusan ini sudah melibatkan notaris, maka keputusan ini membatalkan keputusan yang dibuat, hasil muktamar Surabaya dianggap batal demi hukum dan dibatalkan oleh Djan dan Dimyati sendiri. Padahal menurut MA yang sah adalah (muktamar) yang Jakarta," kata dia.
Ketua Fraksi PPP di DPR ini menambahkan, dengan demikian tidak ada lagi kepengurusan PPP yang sah. "Kalau dibatalkan ya sudah enggak ada lagi kepengususan PPP," pungkasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Plt. Ketua Idy Muzayyad PPP Bali menilai, pemecatan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengaku, selalu menghormati seluruh keputusan masing-masing partai politik.
Baca Selengkapnya
Ghufron menempuh mekanisme internal partai usai diganti dari DPR 2024-2029 dan diberhentikan sebagai kader.
Baca Selengkapnya
Majelis Pertimbangan PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk memecat kader PPP yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengungkapkan kejanggalan pergantian struktur organisasi di partainya.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Puan Maharani berbicara nasib Gibran Rakabuming Raka setelah resmi menjadi Cawapres Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Peserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.
Baca Selengkapnya
Sidang gugatan tersebut akan disidangkan pada Rabu dan Kamis pekan depan, atau 25-26 September 2024.
Baca Selengkapnya
Djarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca Selengkapnya
PPP juga telah mengabarkan kepada PDIP alasannya tidak hadir. Amir mengatakan, DPP PPP telah menghubungi dengan sambungan telepon.
Baca Selengkapnya
Masduki menerangkan, pergantian kepengurusan di PBB merupakan wewenang dari Pj Ketum PBB Fahri Bachmid sesuai AD ART partai.
Baca Selengkapnya
Mardiono menegaskan jika ada kader tidak mentaati aturan, maka dianggap mengingkari.
Baca Selengkapnya