Diancam interpelasi soal BBM, ini reaksi kubu Jokowi-JK

Merdeka.com - Keputusan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan dampak politik yang tidak sedikit. Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang kini dikuasai oleh koalisi Prabowo, sedang bergulir wacana interpelasi atau hak bertanya kepada pemerintah soal kebijakan yang tidak populis itu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon sudah memastikan fraksinya akan menggalang interpelasi untuk Jokowi.

"Kalau dari Fraksi Gerindra pasti akan menggunakan hak konstitusi kita," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11).

Gerindra tidak sendirian. Jika rencana tidak berubah, semua fraksi kubu Koalisi Merah Putih (KMP) akan menggunakan salah satu hak pamungkas anggota DPR itu. Lalu bagaimana sikap kubu Jokowi-JK menanggapi hal ini? Berikut ulasannya:

PDIP tak kaget soal rencana interpelasi

Sejumlah fraksi parpol di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) berniat untuk menggunakan hak interpelasi kepada Presiden Jokowi yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Namun niatan ini dinilai bukan hal yang mengejutkan bagi PDIP, partai pengusung Jokowi.Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengaku tidak terkejut dengan interpelasi yang akan digulirkan KMP di parlemen soal BBM. Bahkan dia memprediksi KMP juga akan menggunakan angket nantinya ketika melihat ada peluang untuk melakukan hal tersebut."Karena sejak awal hal tersebut hanya tinggal persoalan waktu saja. Bahkan menurut prediksi saya akan ada beberapa lagi penggunaan hak interpelasi atau hak angket lainnya yang akan digulirkan KMP terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya," ujar Basarah dalam pesan singkat, Rabu (19/11).Basarah menuding, KMP bisa bertahan setelah pilpres lalu memang niatannya untuk mengendalikan pemerintah Jokowi. Karena itu, partai-partai di KMP sepakat untuk berada di luar pemerintahan."Hal itu selaras dengan motif dipertahankannya eksistensi KMP pascapilpres yang lalu, yakni untuk menjadi kekuatan oposisi yang akan mengawasi atau bahkan mengendalikan jalannya pemerintahan Jokowi," tegas dia.

JK santai tanggapi rencana interpelasi

DPR berencana menggunakan hak interpelasi kepada presiden atas keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla terlihat santai.Dia mengatakan akan menjawab pertanyaan para anggota dewan dewan apabila hak interpelasi digunakan."Interpelasi kan bertanya, akan kita jawab," tegas JK di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (19/11).JK mengatakan, pemerintah akan hadir apabila diminta DPR. Namun, apakah Presiden dan Wakil Presiden akan memenuhi undangan hadir di DPR secara langsung atau diwakili menteri terkait, JK tidak menjawab."Pasti pada waktunya diminta kita akan penuhi," tutur JK.

Politikus PDIP sebut interpelasi untuk jatuhkan Jokowi

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menduga wacana interpelasi terkait kenaikan BBM, yang digulirkan Koalisi Merah Putih (KMP) tak lepas dari muatan politis untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Ini lantaran KMP merasa dominan di DPR."Hak interpelasi beraroma politik,” kata Aria  di Jakarta beberapa waktu lalu.Aria mengatakan, DPR kini lebih berorientasi pada persoalan kalah dan menang. “Koalisi Prabowo bisa menggunakan apa pun di DPR karena kuat dan jumlah mereka banyak," katanya.