Follow
Dibantu Gerindra dan PPP, Golkar minta kasus Setnov ditutup
Merdeka.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Akbar Faizal membeberkan adanya anggota MKD dari Fraksi Golkar meminta agar kasus dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto ditutup alias tidak dilanjutkan. Permintaan itu disampaikan saat rapat pleno, hari ini, Selasa (1/12).
Akbar menjelaskan permintaan tersebut diawali pernyataan Wakil Ketua MKD dari Golkar, Kahar Muzakir. Setelah itu, dua anggota Golkar lainnya juga meminta hal sama. "Pak Kahar minta case closed dan dibenarkan oleh dua anggota lainnya," kata Akbar di sela-sela rapat, Selasa (1/12).
Akbar menuturkan, Fraksi Golkar berdalih soal verifikasi bukti rekaman dari Menteri Sudirman Said yang dinilai belum utuh. Itu dijadikan dalih meminta penghentian kasus ini.
-
Apa jabatan Sudaryono di Partai Gerindra? Perjalanan karier Mas Dar terus menanjak, dari Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kenapa Golkar ingin solid? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
Golkar tidak sendiri. Fraksi Gerindra dan PPP juga membantu agar kasus tersebut tidak dilanjutkan. "Yang getol meminta itu bukan cuman Golkar, tapi juga dibantu Gerindra dan PPP yang terus bermanuver," bebernya.
Akbar mengaku heran dengan permintaan tersebut. Dia tidak habis pikir kenapa kasus sebesar ini malah diminta untuk ditutup. "Bagi saya tidak ada alasan untuk kasus ini diberhentikan, apa alasannya? Jujur saya bingung dengan permintaan dengan rekomendasi penghentian kasus ini," ucapnya.
Sampai saat ini, rapat pleno masih terus berlangsung.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya
Hakim sebelumnya menyatakan penetapan status tersangka Firli dilakukan Polda Metro Jaya sah secara hukum.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya
KPK masih akan mendalami berbagai informasi serta tidak menutup kemungkinan untuk menerbitkan sprindik baru.
Baca Selengkapnya
Menurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Dugaan itu dikuatkan dengan penyidik lembaga antirasuah beberapa waktu lalu tengah gencar-gencarnya mencari Sahbirin Noor namun tidak kunjung membuahkan hasil.
Baca Selengkapnya
Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap pernah ditegur Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca Selengkapnya
Golkar mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Rohidin.
Baca Selengkapnya
Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca Selengkapnya