Diberi Tugas Khusus, TKD Jabar Jokowi-Ma'ruf tak Dibubarkan

Merdeka.com - Joko Widodo meminta tim pemenangannya pada Pilpres di tingkat daerah tidak dibubarkan. Di Jabar, mereka mendapat tugas baru untuk membantu menjaga kondusivitas masyarakat yang terpolarisasi isu radikalisme dan intoleransi.

Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Jabar, Abdy Yuhana mengungkapkan, pesan itu disampaikan oleh Joko Widodo di Istana Negara.

"Dua hari lalu kami bertemu dengan Jokowi. Pesannya TKD jangan bubar. Tetap solid membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan," katanya saat ditemui usai acara silaturahmi relawan Jokowi di Hotel Asrilia, Kota Bandung, Kamis (4/7).

Ia mengakui jika memenangkan Jokowi di Jawa Barat sangat berat dan membutuhkan energi yang besar. Pasalnya, banyak serangan berupa berita bohong yang menyebar secara massif.

Hasilnya, pasangan calon presiden nomor urut 01 kalah cukup telak dibandingkan lawannya dengan selisih kurang lebih lima juta suara. Namun, di sisi lain soliditas para relawan dan TKD masih terjaga.

Hal itulah yang menjadi landasan tim pemenangan Jokowi tidak dibubarkan. Keputusan ini tidak hanya untuk Jabar saja, namun berlaku di semua daerah.

"Dalam Pilpres sempat ada polarisasi di tengah masyarakat. Kita harus menyatukan persatuan Indonesia. Makanya, setelah pilpres usai, TKD Jabar harus eksis dan tidak bubar dan menjaga kondusivitas di tengah masyarakat," terangnya.

"Masih banyak beredar luas berita bohong yang mendiskreditkan pemerintah Jokowi. Jabar adalah provinsi yang paling banyak Hoaks. Produksinya juga banyak di Jabar. Tugas kami saat ini memberikan pemahaman tidak ada 01 atau 02. Jangan sampai agenda politik lima tahunan mengganggu agenda penting pembangunan," lanjutnya.

Instruksi dari Joko Widodo ini pun disepakati oleh para pengurus partai yang tergabung dalam koalisi. Sampai saat ini, komunikasi masih terus terjalin dengan baik.

Disinggung mengenai nasib relawan yang tergabung dari berbagai macam kelompok, Abdy memilih untuk membahasnya nanti. Alasannya, setiap kelompok organisasi memiliki otonomi sendiri.

"Nanti kita lihat. Tapi yang jelas, keberadaan mereka juga sangat penting," katanya.

"Intinya, salah satu hal yang diurai adalah paham intoleran yang tinggi. Itu yang harus dieliminasi. Untuk merealisasikannya, kami butuh relawan," pungkasnya.