Dicibir Anies, program Rp 1 M per RW Agus-Silvi di-'warning' Bawaslu

Merdeka.com - Program dana Rp 1 miliar per rukun warga yang digaungkan pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu menilai program itu masuk dalam kategori politik uang.

Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti mengatakan, dugaan politik uang yang dimaksud terkait janji Rp 1 miliar yang diberikan pada tiap RW dalam satu tahun terjadi saat Agus melakukan blusukan di wilayah Jakarta Utara. Bawaslu menilai ucapan terindikasi politik uang karena program tersebut tidak tercatat dalam visi-misi pasangan nomor urut satu itu.

"Yang baru, dugaan politik uang dilakukan Agus-Slyvi yang menjanjikan program Rp 1 miliar saat kampanye di Jakarta Utara. Tapi tidak ditemukan unsur tindak pidana pemilunya. Apa yang disampaikan pak Agus saat itu tidak tercatat dalam visi misi," kata Mimah Susanti, di Hotel Grand Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (1/12).

Namun Bawaslu tidak menemukan unsur tindak pidana pemilu terkait janji yang dilontarkan pasangan yang diusung Partai Demokrat, PAN, PPP, dan PKB itu. Bawaslu hanya melihat adanya dugaan melanggar administrasinya.

"Kita (Bawaslu) duga ada dugaan pelanggaran administrasinya. Maka dugaan itu kita teruskan pada KPUD," ujar Mimah.

Mimah mengatakan, nantinya temuan itu akan disampaikan ke KPUD. Dengan menyerahkan sanksinya kepada KPUD. "Sanksinya kita serahkan pada KPUD," pungkasnya.

Alokasikan anggaran Rp 1 miliar per tahun untuk RT RW yang dijanjikan Agus-Sylvi juga kritisi pesaingnya Anies Baswedan. Anies mengaku tak mau menjadi calon pemimpin yang mengumbar janji dengan iming-iming sejumlah uang kepada masyarakat.

"Itulah sebabnya kita akan membuat kegiatan bukan sekedar memberikan rupiah, itu sudah ada di APBD. Jadi Jakarta ini perlu lebih bukan sekedar gimik-gimik. Kegiatan nyata kalau ditanya kegiatannya apa," kata Anies di GOR Gelanggang Remaja Jakarta, Minggu (27/11).

Berbeda dengan dirinya, kata Anies, yang hadir dengan bentuk kegiatan dan program yang kongkret. Bahkan jika perlu pihaknya akan menggelontorkan dana hingga Rp 3 miliar untuk kegiatan warga Jakarta.

"Kalau butuhnya Rp 2 miliar kita kasih, Rp 3 miliar ya 3 M. Apalagi 1 RW ada yang 8 RT ada yang 25 RT. Jadi gimana baginya kalau 8 dan 25? Apa itu jadi adil? Enggak adil," papar Anies.

Anies mengingatkan kepada peserta pilgub DKI untuk tidak menawarkan berbagai program yang menganggap masyarakat Jakarta tak mengerti data. Sebab RT RW yang justru mengetahui kondisi masyarakat yang ada.

"Karena itu jangan jualan seakan-akan rakyat Jakarta enggak ngerti data. Jangan anggap rakyat ini apalagi RT RW, mereka itu tahu kok. Kalau kami akan danai kegiatannya. Kami akan lakukan kegiatan di bidang, seni budaya olahraga," ujarnya.

Anies menilai uang digelontorkan kepada masyarakat harus sesuai dengan program akan dilakukan. Bukan hanya membagikan uang tanpa program.

"Uang yang dibutuhkan harus sesuai dengan programnya. Jangan sampai cuma sekedar bagi-bagi uang, menarik kelihatannya tapi sebenarnya apa yang akan dikerjakan belum jelas," terang Anies.

Lebih lanjut hal itu dilakukan lantaran dirinya tak mau menganggap warga Jakarta bisa dibeli dengan uang. Sebab harga diri seseorang tak patut dinilai dengan uang.

"Saya ingin menghormati warga Jakarta, saya ingin menghargai warga Jakarta bukan dengan rupiah. Saya tahu orang Jakarta tidak bisa dibeli dengan rupiah, mereka punya harga diri," tutupnya.