Didatangi Anies, warga Kapuk ngeluh banjir selama Ahok cuti kampanye

Merdeka.com - Nasir, seorang warga Pasar Taniwan RT 07 RW 05 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, mengeluh pada Cagub nomor urut 3, Anies Baswedan bahwa di daerahnya masih menjadi langganan banjir. Dia mengaku selama Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) masih menjabat, ada petugas damkar ketika banjir membantu menyedot air.

Biasanya banjir di wilayahnya itu dalam 4 jam tak ada lagi genangan air masuk rumah warga. Sayangnya hal itu tak lagi terjadi ketika Ahok cuti kampanye Pilgub DKI 2017. Saat hujan tempat tinggalnya kembali banjir dan tak ada petugas damkar menyedot air. Akibatnya air pun menggenang hingga berhari-hari.

"Di sini waktu banjir cuma 3-4 jam, karena di sana ada mobil pemadam dari damkar yang nyedot air pas banjir. Tapi pas Pak Gubernur enggak aktif di sini banjir berhari-hari. Pas di cek sudah enggak ada lagi petugas yang nyedot airnya," cerita Nasir saat Anies blusukan di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (28/11).

Mendapat keluhan itu, Anies mengatakan bila terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Februari mendatang, dia berjanji akan melakukan pembenahan. Anies menuturkan bila perubahan harus dilakukan bukan hanya kebijakannya saja tetapi juga sistemnya.

"Yang harus kita ubah sistem kerjanya. Supaya siapa yang memimpin, siapa kadisnya itu semua bisa berjalan. Sekarang kan tergantung ditongkrongin apa enggak kerjanya," kata Anies.

Anies menuturkan semua program dan penanggungjawab setiap program akan dipublikasikan. Termasuk foto dan kontak bisa dihubungi. Sehingga bila terjadi sesuatu warga bisa langsung menghubungi pihak bertanggungjawab. Tak perlu lagi laporan kepada gubernur.

"Semua program yang ada di kelurahan ada di handphone. Semua yang bertanggungjawab foto dan nomornya bisa langsung dihubungi," ujar Anies.

"Yang kita tau kan cuma tahu kan cuma gubernurnya, walikotanya ada yang tau enggak? Kalau mau jadi pejabat ya harus mau dipublikasikan," sambung Anies.

Anies juga menceritakan pengalamannya tersebut pernah dicoba untuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Pengalaman saya waktu masih Mendikbud, semua Kadis di tiap daerah harus mau dipublikasikan mulai dari foto alamat rumah sampai nomor kontak. Jadi setiap ada masalah enggak perlu laporan ke menteri," terangnya.