Didorong Umumkan Koalisi-Capres, PDIP Nilai Sekarang Tak Pas Bicara Pilpres 2024
Merdeka.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengusulkan koalisi calon presiden 2024 dideklarasikan sejak awal. Langkah ini perlu dilakukan supaya masyarakat tidak memilih calon pemimpin seperti membeli kucing dalam karung.
Menanggapi hal ini, politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, saat ini prioritas bukan untuk memikirkan calon presiden. Saat ini fokus utama mendukung pemerintah mengatasi pandemi.
"Prioritas kita sekarang adalah mendukung pemerintah untuk mengatasi pandemi dan perlambatan ekonomi," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (8/12).
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang sedang dilakukan PDI Perjuangan terkait pilkada 2024? Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Apa target PDIP di Bali untuk Pileg 2024? 'Untuk legistatif targetnya minimal mencapai kembali perolehan itu,' tegasnya. Sementara untuk Pilpres, menurutnya, hasil survey menunjukkan posisi Ganjar Pranowo di Bali mencapai 70 persen. Capaian diharapkan akan meningkat karena masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihan.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Apa tugas utama dari PKD Pilkada 2024? Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Menurut Hendrawan tidak pas waktunya untuk membicarakan Pilpres 2024. Sebab hanya akan mengganggu sinergi bersama menghadapi pandemi.
"Bukan gembar gembor koalisi pilpres sehingga mengganggu fokus kita untuk menyinergikan semua kekuatan mengatasi masa-masa sulit ini," ujar anggota komisi XI DPR RI ini
Menurut Hendrawan, perlu menunggu momentum yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi capres 2024. Sekarang bukan waktu yang tepat.
"Tentu. Ini Pak Jokowi baru mau tancap gas pemulihan pascapandemi, jadi kita dukung sepenuh tenaga dulu," ujarnya.
Usulan PKS
Diberitakan, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyerukan agar parpol-parpol deklarasikan calon presiden sejak saat ini. Dia berharap, capres dan cawapres tak dideklarasikan di menit akhir pendaftaran ke KPU seperti yang terjadi tiap pemilu.
Mardani mengatakan, hal ini bisa membuat masyarakat lebih memahami para calon pemimpinnya. Termasuk soal koalisi yang seharusnya dilakukan sejak jauh hari.
"Saya setuju parpol melakukan koalisi dan penjajakan jauh-jauh hari. Sehingga tidak membeli kucing dalam karung," kata Mardani saat dihubungi.
Senada, Pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi menilai ada dua hal yang dapat mengubah peta koalisi Pemilu 2024. Yaitu habisnya masa jabatan beberapa kepala daerah dan koalisi partai dilakukan lebih awal. Sehingga memunculkan calon lebih cepat.
Misalnya,Anies Baswedan habis masa jabatannya pada 2022, dan Ganjar Pranowo pada 2023. Dia mencontohkan, dalam kasus Gatot Nurmantyo. Namanya sempat muncul sebagai Capres saat menjabat Panglima TNI. Namun setelah pensiun, pamornya mulai meredup.
"Itu efeknya bisa luas. Karena nggak punya jabatan itu jangankan dengan partai dengan teman sendiri aja susah," ungkap Hasan.
Konteks kedua yang dapat mengubahnya adalah koalisi lebih awal antar partai politik dan penentuan calon lebih awal. Hari ini masyarakat tidak tahu siapa yang benar-benar punya tiket untuk maju atau tidak. Masalahnya saat ini masih ada anggapan bahwa mendeklarasikan diri jauh-jauh hari itu buruk.
Dari perolehan suara partai, ada tiga Partai yang potensial untuk memajukan calon. PDIP yang bisa memajukan calon sendiri, atau Gerindra dan Golkar yang hanya membutuhkan satu partai tambahan.
"Ini dua hal yang bisa mengubah peta survei. Kalau sudah dibungkus saya yakin orang akan melihat, ooh ini yang sudah punya tiket, " ujar Hasan.
Namun elite politik kerap menginginkan calon ditentukan di akhir-akhir. "Karena di akhir makin tinggi harga negonya. Padahal publik menginginkan jauh-jauh hari," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam proses Pilkada, PDIP tidak melihat rivalitas pada saat Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP berdalih menjaga stabilitas politik jauh lebih dikedepankan daripada manuver politik
Baca SelengkapnyaPDIP tidak ingin buru-buru mengumumkan calon gubernur kedua daerah tersebut lantaran ada pihak lain yang mencoba mengatur.
Baca SelengkapnyaSaat ini PDIP tengah fokus memprioritaskan untuk calon kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota.
Baca SelengkapnyaDPP PSI belum menindaklanjuti arah dukungan dari DPW, padahal Pemilu hanya tinggal empat bulan lagi.
Baca SelengkapnyaPDIP mengaku tak mau memikirkan sikap Budiman yang mendukung Prabowo.
Baca SelengkapnyaPrabowo sudah melakukan pertemuan dengan Partai NasDem dan PKB yang sebelumnya mengusung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditanya mengenai isu dibentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dibentuk sebagai upaya untuk meninggalkan PDIP di Pilkada
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk stand by di DPP dan membahas perkembangan politik yang ada.
Baca SelengkapnyaSelain PSI, PDIP sudah membangun cukup banyak komunikasi dengan partai lain.
Baca SelengkapnyaDjarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca SelengkapnyaKomunikasi PDIP dan PPP sangat baik. Koalisi ini ingin menghadirkan kondisi tenang.
Baca Selengkapnya