Digeruduk massa FOKAS, ini tanggapan DPP PKS

Merdeka.com - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi santai demontrasi yang dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Aktivis (Fokas). Menurutnya, penyampaian aspirasi yang dilakukan massa dari Fokas bagian dari demokrasi.

"PKS sebagai institusi publik selalu terbuka dengan masukan. Termasuk demo, ini bagian sah dari demokrasi," kata Mardani saat dihubungi, Senin (14/5).

Massa dari Fokas mengkritik pernyataan petinggi PKS yang menyebut rentetan teror bom, mulai dari Mako Brimob, Depok sampai Surabaya hanya rekayasa pemerintah. Mardani menyerahkan penilaian terkait tuntutan yang disampaikan itu kepada rakyat.

PKS, kata Mardani, tidak merasa terganggu dengan kritikan dari massa Fokas. Saat ini PKS tengah fokus melakukan langkah-langkah politik untuk mengganti Presiden di Pemilu Serentak 2019 mendatang.

"Publik monggo menilai tuntutannya masuk akal atau tidak. Berdasar fakta atau tidak. Kami akan fokus kerja melayani rakyat dan fokus #2019GantiPresiden," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II ini mengakui sempat mengeluarkan pernyataan berisi kekhawatiran teror bom di sejumlah tempat bakal menjadi celah bagi pihak tertentu untuk dipolitisasi. Hal itu terjadi jika polisi lamban mengusut dalang dibalik teror bom yang belakangan terjadi.

Mardani menjelaskan, maksud dari ucapannya itu merupakan dugaan kasus teror bom yang terjadi untuk menyerang kubu oposisi seperti PKS dan Gerindra.

"Mengarahkan kasus teror untuk menekan salah satu pihak. Khususnya untuk oposisi dan yang menjadi kompetitor petahana," tandas Mardani.

Puluhan orang yang tergabung dalam forum Komunikasi Aktivis (Fokas) menggelar aksi di depan kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalan Tb. Simatupang, Jakarta Selatan pukul 14.00 WIB siang ini. Mereka geram dengan pernyataan petinggi PKS yang menyebut sejumlah kasus di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok hingga di Surabaya merupakan rekayasa pemerintah.

Salah seorang orator, Gunawan Albina menegaskan Presiden PKS Sohibul Iman harus bertanggungjawab atas pernyataannya tersebut. Menurutnya, pernyataan Sohibul berpitensi memecah belah bangsa.

"Bahwa terjadi pemboman di Surabaya itu rekayasa. Itu yang kami minta presiden PKS untuk tanggungjawabkan. Kami menilai pernyataan presiden PKS ini akan timbulkan pecah belah kesatuan negara RI," kata Gunawan.