Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Digusur dari Komisi I, Meutya minta kubu Ical tak perkeruh konflik

Digusur dari Komisi I, Meutya minta kubu Ical tak perkeruh konflik Meutya Hafid. ©youtube.com

Merdeka.com - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Meutya Hafid meminta kepada semua pihak di Partai Golkar menahan diri atau tidak membuat keputusan hingga ada kekuatan hukum tetap. Meutya yang mendukung Golkar kubu Agung Laksono digeser dari posisinya di Komisi I DPR dan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR.

Dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Selasa (14/4), Meutya mengaku telah menerima surat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Fraksi Golkar kubu Munas Bali, Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo yang berisi rotasi sekitar 30 anggota Fraksi Golkar.

"Selama Fraksi Golkar dipimpin oleh Bang Ade dan Mas Bambang, saya patuh, hormat serta respect kepada keduanya. Kini, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengajak Bang Ade dan Mas Bambang agar bersama-sama menahan diri," ujarnya.

Sesuai UU no 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, dan DPRD Pasal 82 ayat (3) yang mengatakan Fraksi dibentuk oleh Partai Politik, maka Fraksi Golkar dibentuk oleh Partai Golkar. Sementara saat ini, lanjut dia, keabsahan partai masih dalam proses pengadilan.

"Saya memohon apa yang sudah keruh, jangan dibuat tambah keruh. Rotasi hampir 30 orang itu bukanlah jumlah yang sedikit. Dari awal saya tidak setuju membawa permasalahan partai ke paripurna, apalagi hingga ke komisi-komisi," ujar mantan presenter Metro TV ini.

Ditambahkan oleh Meutya, jika rotasi dipaksakan, dikhawatirkan akan mengganggu kondusifitas di komisi-komisi, karena perdebatan masalah keabsahan partai dan rotasi oleh Golkar pihak Munas Bali ditolak oleh anggota.

Selain itu, Meutya mengingatkan permasalahan ini bisa mempengaruhi konsentrasi anggota yang sedang menyelesaikan berbagai tugas di komisi masing-masing.

"Beberapa RUU harus diselesaikan oleh Komisi 1 tahun 2015 ini. Di antaranya RUU Penyiaran, RUU Radio Televisi Republik Indonesia, dan Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, pada bulan April ini BKSAP sedang menyiapkan kegiatan Konferensi Asia Afrika tingkat Parlemen yang akan dilaksanakan 23 April nanti," jelasnya.

Untuk itu, di tengah permasalahan ini Meutya Hafid berharap agar Pimpinan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR bisa jernih berpikir dan bijak. "Mereka adalah pimpinan bagi seluruh anggota, bukan kelompok. Jangan membuat kisruh melebar, tunggu kekuatan hukum tetap," pinta Meutya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Meutya Hafid Usul Tidak Perlu Voting Tentukan Plt Ketum Golkar, Waketum Diminta Lakukan Musyawarah Mufakat
Meutya Hafid Usul Tidak Perlu Voting Tentukan Plt Ketum Golkar, Waketum Diminta Lakukan Musyawarah Mufakat

Rapat pleno penunjukan Plt ketua umum Golkar akan digelar pada Selasa (13/8).

Baca Selengkapnya
Respon Santai Koster soal Simpatisan Bacaleg Nyoman Mulyadi Geruduk DPD PDIP Bali
Respon Santai Koster soal Simpatisan Bacaleg Nyoman Mulyadi Geruduk DPD PDIP Bali

Koster mengimbau simpatisan I Nyoman Mulyadi agar mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan partai.

Baca Selengkapnya
Ditolak Golkar Daerah, Idrus Marham dinilai Tidak Punya Pengaruh
Ditolak Golkar Daerah, Idrus Marham dinilai Tidak Punya Pengaruh

Dalam konferensi pers, Idrus mendesak Airlangga segera melepas jabatannya sebagai ketua umum DPP Partai Golkar

Baca Selengkapnya
VIDEO: Airlangga Golkar: Sekarang Mau ke Munas Pasti Ada yang Mau Pecah Belah Golkar
VIDEO: Airlangga Golkar: Sekarang Mau ke Munas Pasti Ada yang Mau Pecah Belah Golkar

Airlangga mengingatkan agar seluruh kader Partai Golkar merapatkan barisan.

Baca Selengkapnya
Ical ke Ketum Golkar Baru: Pelajari Putusan MK agar Memenangkan Paling Banyak Pilkada
Ical ke Ketum Golkar Baru: Pelajari Putusan MK agar Memenangkan Paling Banyak Pilkada

Ical berpesan kepada Ketua Umum Golkar terpilih untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pilkada.

Baca Selengkapnya
Meutya Hafid Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bahas Jatah Menteri?
Meutya Hafid Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bahas Jatah Menteri?

Meutya Hafid menemui Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada Jumat (27/09) lalu.

Baca Selengkapnya
NasDem soal Bahlil Bongkar 'Tukar Guling' 8 Kursi Menteri dengan Ketua MPR: Bisa Usik Soliditas Koalisi
NasDem soal Bahlil Bongkar 'Tukar Guling' 8 Kursi Menteri dengan Ketua MPR: Bisa Usik Soliditas Koalisi

NasDem melihat pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pemerintah.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Prabowo, Ini Tugas yang Diberikan ke Meutya Hafid
Dipanggil Prabowo, Ini Tugas yang Diberikan ke Meutya Hafid

Meutya hadir di tengah acara pemanggilan para calon menteri oleh Prabowo.

Baca Selengkapnya
Keras!, Ada Ancaman Pemecatan Bagi Kader Golkar Suarakan Munaslub
Keras!, Ada Ancaman Pemecatan Bagi Kader Golkar Suarakan Munaslub

Waketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ultimatum Keras Luhut dan Ical
VIDEO: Ultimatum Keras Luhut dan Ical "Golkar Jangan Mau Diatur Orang Luar!"

Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan bicara lantang di hadapan kader partainya.

Baca Selengkapnya
Tegas, Akbar Tandjung Minta Wacana Munaslub Golkar Dihentikan
Tegas, Akbar Tandjung Minta Wacana Munaslub Golkar Dihentikan

Akbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.

Baca Selengkapnya
Pengurus DPW PPP Bali Mengaku Dipecat Plt Ketum Mardiono Secara Sepihak
Pengurus DPW PPP Bali Mengaku Dipecat Plt Ketum Mardiono Secara Sepihak

Plt. Ketua Idy Muzayyad PPP Bali menilai, pemecatan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.

Baca Selengkapnya