Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dikritik, janji Prabowo buat utang luar negeri nol

Dikritik, janji Prabowo buat utang luar negeri nol advertorial jokowi-jk. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Salah satu agenda pembangunan ekonomi pasangan Capres Prabowo - Hatta disorot dengan tajam oleh Analis Ekonomi dari IRAI (Independent Research and Advisory Indonesia), Lin Che Wei. Che Wei yang juga pernah menjadi CEO Danareksa mengatakan bahwa salah satu program pasangan ini akan sulit untuk dilaksanakan, bahkan bisa mengancam stabilitas perekonomian nasional.

Che Wei menjelaskan dengan rinci mengenai program-program yang dinilainya tidak realistis. Misalnya program utang Indonesia nol persen tahun 2019 yang ada dalam visi dan misi Prabowo - Hatta . Menurut dia, program ini sangat lucu karena tahun 2019 jelas-jelas sudah ada pemerintahan baru pengganti pemerintahan terpilih tahun 2014-2019.

Jadi menurut dia, apabila Prabowo - Hatta terpilih, pemerintahannya masih boleh utang, tetapi pemerintahan selanjutnya tidak boleh utang. "Ini paling lucu, akan mengurangi utang dengan target nol persen tahun 2019. Lah, tahun 2019 mereka sudah tidak lagi menjabat. Artinya, pemerintahan mereka boleh utang, pemerintahan selanjutnya tidak boleh utang," kata dia di Jakarta, Selasa 2 Juni 2014.

Orang lain juga bertanya?

Menurut data Kementerian Keuangan RI, hingga April 2014 total utang pemerintah pusat sebesar Rp. 2.420 triliun, dengan rincian Rp. 672 triliun berupa utang bilateral dan Rp. 1.748 triliun berupa pembelian SBN (Surat Berharga Negara).

Dari SBN yang diperdagangkan, kepemilikan investor asing mencapai Rp. 377 triliun. Utang bilateral ditambah kepemilikan asing atas SBN mencapai jumlah Rp. 1.049 triliun.

Jika diandaikan tidak ada penambahan utang baru dalam pemerintahan yang baru, maka dalam periode pemerintahan itu total pinjaman asing kurang lebih sejumlah angka yang penjumlahan itu. Angka sebesar itu jelas akan membebani dan menguras anggaran tahun berjalan pemerintahan setelah tahun 2019. Karena penghentian utang baru artinya menolak model refinanfsing yang selama ini digunakan untuk mekanisme pembayaran hutang.

Jika mekanisme itu tidak diikuti, bisa saja pemerintahan tidak mempunyai utang baru  tetapi pembayaran hutang setelah tahun 2019 secara logis akan menggerus anggaran di tahun berjalan. Padahal jika ingin melunasi semua hutang luar negeri ditambah pemerintah harus mencari sumber pembiayaan untuk menambal defisit  anggaran setiap tahun, maka banyak yang memperkirakan aliran dana kas pemerintah akan menjadi negatif.

Menurut Che Wei negara boleh dan absah saja berhutang sepanjang pendapatan yang diperoleh, melebihi bunga yang dibebankan. Yang harus ditekankan adalah persoalan pemanfaatannya pada sektor-sektor produktif, bukan soal hutangnya itu sendiri. (skj) (mdk/cza)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Debat Pilpres: Anies Sindir soal Utang Beli Alutsista Bekas, Prabowo Tertawa Sambil Geleng-Geleng Kepala
Debat Pilpres: Anies Sindir soal Utang Beli Alutsista Bekas, Prabowo Tertawa Sambil Geleng-Geleng Kepala

Anies Sindir soal Utang Beli Alutsista Bekas, Prabowo Tertawa Sambil Geleng-Geleng Kepala

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Baca Selengkapnya
Tugas Berat Prabowo Tahun Depan: Bayar Utang Negara Jatuh Tempo Rp800 Triliun
Tugas Berat Prabowo Tahun Depan: Bayar Utang Negara Jatuh Tempo Rp800 Triliun

Permasalahan lainnya ialah potensi melebarnya defisit APBN 2025 akibat terbatasnya penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Airlangga Bantah Kabar Pemerintah Bakal Naikin Rasio Utang Negara hingga 50 Persen
Airlangga Bantah Kabar Pemerintah Bakal Naikin Rasio Utang Negara hingga 50 Persen

Rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen.

Baca Selengkapnya
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan

Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.

Baca Selengkapnya
Survei Indef: Netizen Sosial Media Anggap Kenaikan Utang Sebagai Beban Negara
Survei Indef: Netizen Sosial Media Anggap Kenaikan Utang Sebagai Beban Negara

Dalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Ekonom: Investor Takut Program Makan Siang Gratis Buat Utang Indonesia Makin Menumpuk
Ekonom: Investor Takut Program Makan Siang Gratis Buat Utang Indonesia Makin Menumpuk

Ekonom: Investor Takut Program Makan Siang Gratis Buat Utang Indonesia Makin Menumpuk

Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau

Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Bank Dunia Kritik Makan Siang Gratis, Menteri Airlangga: Mereka Belum Tahu Programnya
Bank Dunia Kritik Makan Siang Gratis, Menteri Airlangga: Mereka Belum Tahu Programnya

Kekhawatiran Bank Dunia sendiri terkait potensi melebarnya defisit APBN terhadap produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Kubu Capres Prabowo Subianto Usai Disebut Tak Berani Presiden Jokowi
VIDEO: Respons Kubu Capres Prabowo Subianto Usai Disebut Tak Berani Presiden Jokowi

Budi memastikan Prabowo-Gibran akan mengalokasikan anggaran riset menjadi 1,5 persen dari pendapat domestik bruto Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun

Baca Selengkapnya
Penjelasan Kemenkeu Rasio Utang Prabowo-Gibran Seperti Pandemi Covid-19
Penjelasan Kemenkeu Rasio Utang Prabowo-Gibran Seperti Pandemi Covid-19

Prabowo mengakui manajemen utang perlu dilakukan dengan hati-hati.

Baca Selengkapnya