Dikritik karena UU MD3, Bambang Soesatyo tegaskan komitmen keterbukaan DPR

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo memimpin paripurna penutupan masa sidang pada Rabu (14/2). Tak formal seperti ketua DPR sebelum-sebelumnya, pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyelipkan pantun dalam paripurna tadi siang.

"Ada baiknya, sekadar mencairkan suasana dan melembutkan hati, sebelum melanjutkan pidato ini, terlebih dahulu saya melantunkan tiga bait pantun," ujar Bamsoet.

Di langit Senayan ada pelangiWarna warni indah sekaliMasa sidang berakhir hari iniDapil menunggu pelaksanaan janji.

Sikut kiri sikut kananMencari celah tambahan programBeta politisi dari SenayanDapilku makmur hatiku tentram.

Kapal berputar menuju ke baratOmbak mengalun dibuai anginBeta ke dapil menyapa rakyatTerpilih kembali siapa yang tak ingin.

Bamsoet menguraikan, segala kegiatan selama masa persidangan serta berbagai masalah yang dipandang perlu. Dia melaporkan soal selesainya UU MD3, serta jumlah RUU yang masih harus dikerjakan Pemerintah bersama DPR. Juga komitmen soal pengawasan pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah.

"DPR telah berkomitmen bahwa untuk meningkatkan target penerimaan negara, maka revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dapat segera diselesaikan, paling lambat pada masa sidang selanjutnya," ujarnya.

Politikus Golkar ini juga menyinggung soal tugas Pansus Angket KPK, dan perlunya KPK-Polri-Kejaksaan bergandengan tangan dengan DPR dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi. Dan jangan lagi ada saling menyerang.

"‎Yang kita butuhkan hari ini adalah cuaca yang teduh dan iklim yang kondusif bagi terciptanya stabilitas politik, sehingga pembangunan ekonomi untuk kemakmuran rakyat dapat berjalan dengan baik," katanya.

Bambang juga menyinggung soal Pansus Pelindo II, pelaksanaan pilkada serentak 2018, hingga soal Kejadian Luar Biasa Wabah Campak dan Gizi Buruk yang menimpa Kabupaten Asmat, Papua.

Bamsoet juga melaporkan tugas DPR dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah pejabat kenegaraan, termasuk pertimbangan terhadap pengangkatan 10 calon Duta Besar. Begitupun tugas DPR dalam melaksanakan peran diplomasi parlemen.

Secara internal, Bamsoet melaporkan upaya mewujudkan parlemen modern dengan meresmikan pusat pelayanan terpadu pengaduan masyarakat melalui aplikasi DPR-NOW! menuju 'DPR dalam Genggaman Rakyat' dan layanan e-LHKPN.

Ditegaskan Bambang, DPR sangat terbuka dan tidak anti kritik. Di era keterbukaan sekarang ini, DPR tidak boleh menutup mata atas kritik yang disampaikan oleh masyarakat.

"Bahkan jika perlu DPR akan membuat lomba kritik DPR terbaik, dengan para juri dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan pemerhati kebijakan publik," kata Bambang.

DPR tengah diterpa isu miring usai pengesahan revisi UU MD3. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah tentang Mahmahah Kehormatan Dewan (MKD) yang bisa melaporkan perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Hal ini tertuang dalam pasal 122 huruf K di UU MD3.

"Tapi tentu kita semua juga sepakat, setiap profesi selain terikat kode etik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, juga harus mendapatkan perlindungan hukum atas kehormatannya. Termasuk, anggota dewan."

Hal itulah maka ada penegasan soal hak imunitas dewan di UU MD3. Dan pidato Bambang kembali ditutup dengan pantun. Kali ini jumlahnya dua. Sehingga ada total lima pantun yang disampaikannya dalam pidato itu.

Pilih suami yang baik hatiJangan tertipu janji berbungaJadi politisi pilihan hatiKalau jodoh tak akan ke mana.

Dia tersenyum hatiku berseriLambaian mata aduh indahnyaMari kawan satukan hatiMaju bersama, rakyat sejahtera.