Dilaporkan ke DKPP, Ini Penjelasan Anggota Bawaslu Soal Komentar Reuni 212

Merdeka.com - Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menanggapi santai dirinya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiliu (DKPP) diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Dia pun yakin terkait pernyataannya sesuai dengan aturan.

"Kalau pun kemudian ada pihak yang tak bisa menerima ya kan ada saluran yang disediakan oleh UU," kata Ratna Dewi ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (5/12).

Ratna mengakui akan menjalani proses dari DKPP. Dan dia juga akan menggunakan hak jawab ketika diperiksa. "Jadi tugas yang harus saya lakukan ya menyiapkan jawaban terhadap pokok-pokok aduan. Yang berbasis pada fakta data yang ada," papar Dewi.

Lalu Dewi menjelaskan, alasan mengapa hanya memantau acara 212 lewat televisi saja. Sebab, dia baru saja dirawat di rumah sakit. Sehingga tidak memungkinkan untuk terjun ke lapangan.

"Nah posisi saya hari itu (Minggu 2/12) adalah PLH ketua Bawaslu. Nah tentu sebagai PLH ketua saya punya kewajiban untuk bisa memastikan bagaimana pelaksanaan kegiatan itu. Tapi karena kondisi kesehatan saya yang enggak bisa ke sana, tentu saya harus cari cara bisa tonton lewat tipi yang kebetulan ditayang oleh tvOne," papar Dewi.

Walaupun, kata Dewi, tidak semua bisa diamati karena tidak semua terlihat lewat tayangan televisi. Sebab itu dia hanya bisa menjelaskan apa yang dilihat dalam siaran langsung tersebut.

"Hal-hal lain yang tidak bisa saya lihat langsung, saya minta laporannya dari Bawaslu DKI. Yang telah saya perintahkan untuk awasi di lapangan," papar Dewi.

Kemudian dia menjelaskan apa yang disampaikan saat itu kepada awak media sudah jelas. Dan berdasarkan pantaun lewat saluran televisi. Sebab dia mengklaim fokus pada calon presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto yang diundang pada acara tersebut.

"Jangan sampai hal itu digunakan untuk menyampaikan pesan memilih dirinya. Nah itu yang saya lakukan dan berdasarkan hasil pengelihatan dan pendengaran saya pak prabowo itu tidak menyampaikan visi misi dan program dan itu fakta yang didapatkan jadi menurut saya tidak ada kesimpulan yang tergesa-gesa," papar Dewi.

Sebelumnya Presidium Nasional Jaringan Advokat Penjaga NKRI (Japri) Abdul Fakhridz Al Donggowi melaporkan Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dan Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Puadi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiliu (DKPP) di Bawaslu, Jakarta Pusat. Dalam laporannya, Abdul menjelaskan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Dewi dan Puadi.

"Perbuatan yang kami laporkan itu adalah terkait dengan reuni 212. Setelah aksi itu berlangsung, muncul pernyataan Bapak Puadi maupun Ibu Ratna yang menyampaikan bahwa dalam aksi 212 tidak ada pelanggaran pemilu," kata Abdul di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).