Dilaporkan ke MKD, Ketua MPR bilang 'jangan bicara tak penting!'

Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut pelaporan Kaukus Indonesia Hebat ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya karena mengajak pengusaha Indonesia berinvestasi di Indonesia, merupakan sebuah hal yang tidak penting untuk dibahas.

"Kita harus berpikiran maju, apalagi mahasiswa harus berpikiran maju. Harus bicara yang penting. Jangan yang tak penting!" kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Selain menyebut pelaporan tersebut tidak penting untuk dibahas, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menilai bahwa Kaukus Indonesia Hebat melakukan pelaporan didasari atas sikap yang tidak substansial.

"Bangsa lain sudah sampai ke luar angkasa, kita kok masih bahas pop, dangdut, orang ketemu orang. Bangsa lain sudah bangun kapal ke luar angkasa, bangun kapal nuklir kita jangan bahas masalah yang tak substansial. Yang penting bagaimana Indonesia ke depan bisa maju, ngomong soal kedaulatan, kemajuan ekonomi saja," kata Zulkifli.

Sebelumnya, Anggota Presidium Kaukus Indonesia Hebat, Syarief Hidayatullah, siang tadi melaporkan Ketua MPR Zulkifli Hasan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik.

Pelanggaran itu diduga dilakukan saat Zulkifli bertemu pengusaha China dalam Forum China Minsheng Investment Corp dan Maspion Group saat kunjungan kerja ke Beijing, RRC pada 18 September lalu.

"Tentu saja agenda ini sudah melenceng mengingat Ketua MPR tak selayaknya memiliki peran seperti Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang harus keliling keluar negeri untuk menarik minta investor," kata Syarief seusai menyampaikan laporannya ke MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Dia mengakui memang saat ini Indonesia membutuhkan banyak investasi untuk mendorong perekonomian yang lesu. Namun, dia mengecam kedatangan Zulkifli Hasan ke China karena telah keluar dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Ketua MPR.

"Sebagai Ketua MPR yang juga selaku anggota Fraksi PAN agenda itu di luar jadwal mengingat bukan tugas MPR untuk bicara investasi," katanya.

Terlebih, pertemuan Ketua Umum PAN tersebut seolah tertutup dengan isu dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menghadiri kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Ke mana mereka yang ribut-ribut soal pelanggaran kode etik, kini hanya diam ketika ada peristiwa yang sama di depan mata. Jika ingin menjaga marwah parlemen, maka Zulkifli Hasan juga harus dilaporkan," tegasnya.

Lebih jauh, dia berharap agar Zulkifli Hasan seharusnya memberikan kesempatan bagi Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla bekerja.

"Biarkan Jokowi-JK bekerja, jangan membangun kesan seolah-olah Ketua MPR pahlawan dengan berbusa-busa bicara di hadapan pengusaha China. Stop pencitraan, anda sekarang Ketua MPR bukan menteri lagi," tandasnya.