Dilengserkan dari pimpinan DPR, Fahri minta Presiden PKS baca UU MD3

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memecat Fahri Hamzah dari seluruh keanggotaan partai. Bahkan, PKS sudah menyiapkan Leida Hanifa untuk menggantikan Fahri di kursi Wakil Ketua DPR.

Perseteruan Fahri Hamzah dengan Presiden PKS Sohibul Iman semakin panas. Fahri terus menyindir mantan koleganya karena bersikeras melengserkan Fahri dari kursi pimpinan DPR.

"Beda antara pimpinan dewan antara alat kelengkapan komisi, baca UU nya mungkin tuan Sohibul Iman perlu membaca UU nya," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/4).

Aturan tersebut merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Dalam UU tersebut, aturan mengenai pimpinan DPR yang diberhentikan ada di Pasal 87. Dalam pasal tersebut diungkapkan, pimpinan DPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Pasal 87 ayat (4) UU MD3 menjelaskan lebih lanjut, pengganti pimpinan DPR akan berasal dari fraksi partai yang sama. Fahri punya pendapat lain soal ini. Menurutnya, meski sudah dipecat dari partai dan fraksi PKS juga menunjuk Ledia Hanifa, itu tidak bisa dilakukan sebab Fahri sedang melayangkan gugatan soal keputusan pemecatannya dari PKS.

"Kebetulnya saya pimpinan pansus UU MD 3, jadi perdebatan teksnya saya hafal. Jadi tidak gampang, memang karena semua teori perwakilan pejabat publik dipilih tidak merupakan sepenuhnya menjadi hak milik partai bahkan dulu PKS mengirim orang jadi menteri, gubernur, bupati walikota pimpinan DPR, kami telah menghibahkan kader terbaik untuk lembaga negara itu," jelas dia.