Dimenangkan PTTUN, PPP kubu Romi pede dapat ikut pilkada
Merdeka.com - Ketua DPP PPP versi Muktamar Surabaya, Isa Muchsin menegaskan putusan PTTUN Jakarta yang memenangkan kubunya mengungkap tabir kebenaran. Menurut Isa, putusan tersebut semakin memantapkan langkah PPP untuk turut bertarung dalam Pilkada serentak 2015.
"Putusan PTTUN ini mengembalikan kebenaran. PPP semakin mantap menghadapi pilkada 2015," kata Isa dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (10/7).
Isa menjelaskan sejauh ini PPP kubu Romahurmuziy (Romi) sudah melakukan penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, mereka telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Hingga saat ini, sudah sebanyak 101 calon kepala daerah dari PPP sudah melalui proses wawancara.
-
Bagaimana PPP akan menghadapi sengketa pemilu? 'Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,' sambungnya.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Kenapa PPP melihat perkembangan koalisi lain? Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya juga melihat perkembangan dari koalisi lain sebelum menentukan sosok cawapres yang tepat untuk Ganjar.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
"Selama ini proses pilkada di PPP tidak ada masalah. Proses fit and proper test dilakukan secara maraton, tidak terpengaruh oleh persoalan hukum," terangnya.
Mantan Sekjen PB PMII ini menginginkan agar persoalan sengketa internal PPP bisa lekas selesai. Dia berharap setelah putusan PTTUN ini, tidak ada upaya hukum lanjutan dari PPP kubu Djan Faridz. Dia merasa kasihan dengan para kader di daerah yang selama ini dibuat bingung dengan atas sengketa di tingkat pusat.
"Sudahlah persoalan ini selesai sampai di sini, mayoritas kader PPP berada di bawah kepemimpinan Romahurmuziy," bebernya.
Seperti diketahui sebagaimana dilansir dalam web PT TUN Jakarta, Putusan PT TUN Nomor : 120/B/2015/PT.TUN.JKT sekaligus menganulir putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan Suryadharma Ali dan Ghozali Harahap. Putusan PT TUN dibacakan Ketua Majelis Didik Andy Prastowo, dengan hakim anggota M Arif Nurdu’a dan Iswan Herwin, Jumat (10/7). Dalam putusannya, menyatakan membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015. PTTUN juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku penetapan Majelis Hakim PTUN Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 November 2015.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam konsolidasi itu, PPP juga membahas soal transisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDukungan mereka kepada Prabowo-Gibran dilandaskan pada keinginan luhur untuk kemajuan NKRI.
Baca SelengkapnyaKetua Umum partai PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan sudah tidak ada niat lagi untuk bersama Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMengenai deklarasi ini, Witjaksono siap disanksi oleh PPP.
Baca SelengkapnyaPDIP menyatakan kesiapannya melawan koalisi gemuk KIM plus dalam Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaKemungkinan itu terbuka tentunya menyikapi putusan Mahkamah Konsitusi (MK) memutuskan pengusungan Calon Kepala Daerah tidak lagi bergantung jumlah kursi DPRD.
Baca SelengkapnyaPasangan Nur Hamidah-Lukmanul Hakim, dua kader PKB yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Cagub dan Cawagub Jatim.
Baca SelengkapnyaSebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, tentunya dengan syarat tertentu.
Baca SelengkapnyaPPP telah memerintahkan para kader untuk intensif melakukan komunikasi ke partai-partai lain di daerah.
Baca SelengkapnyaSaid berharap KPU segera menindaklanjuti putusan MK ini untuk pelaksanaan pilkada.
Baca SelengkapnyaMardiono mengungkapkan untuk Pemilu 2024, PPP menargetkan meraih minimal 40 kursi.
Baca SelengkapnyaDia menilai Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah mendorong keadilan dan memberikan kesempatan yang sama kepada cabup Bogor agar tidak terjadi kotak kosong.
Baca Selengkapnya