Follow
Dimyati: Jangan gulingkan Ahok seperti kasus PPP, tak enak rasanya
Merdeka.com - PPP kubu Djan Faridz tetap memberikan dukungan kepada DPRD untuk menjalankan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut mereka, angket adalah hak setiap anggota dewan dan itu adalah sah.
"Hak angket itu hak setiap anggota dewan. Sah-sah saja, kami mendukung tapi kami meminta agar tetap mengantar Ahok selesai sampai masa tugasnya. Jangan ditumbangkan di tengah jalan, enggak baik itu dalam era demokrasi," ujar Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah saat dihubungi, Senin (2/3).
Dimyati mengatakan, meskipun angket merupakan hak setiap anggota dewan, dia berharap agar Pemprov DKI untuk terus melakukan koordinasi dengan DPRD, tanpa ada perseteruan terus menerus. "Seharusnya kalau ada yang keliru ya diingatkan, ditegur dinasihatin. Saya minta sama Ahok juga koordinasilah sama DPRD. Saya sih berharap Ahok selesai sampai masa tugas 2017," ucapnya.
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa harapan DPR untuk polisi? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap polisi terus melakukan pembaruan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku kejahatan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. 'Nah ini nih, makin ke sini para pengedar narkoba itu makin banyak akalnya. Momen mudik Lebaran pun dipakai untuk aji mumpung. Karenanya, polisi harus cerdik dalam mengungkap setiap modusnya. Harus berpikir out of the box dalam menebak cara-cara mereka'.
-
Bagaimana DPR RI menjaga perdamaian ASEAN? Terakhir, Puteri juga mengungkapkan parlemen Anggota AIPA dan Parlemen Tiongkok berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama, menjaga perdamaian dan keamanan, mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan, hingga mendukung pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
Menurut Dimyati, ada beberapa oknum di DPRD yang memang ngotot untuk menjatuhkan Ahok dari kusri Gubernur. "Jangan menggulingkan seperti kasus PPP itu tidak enak rasanya," tandasnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan adanya dugaan dana siluman yang dilakukan oleh DPRD dalam APBD 2015. Dengan adanya laporan tersebut, Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella, menyatakan menarik diri dari kepanitiaan hak angket, dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.
Selain NasDem, partai lainnya yang berencana menyabut Hak Angket adalah PKB. Wasekjen PKB, Daniel Jonan mengatakan, DPP PKB rencananya akan menggelar rapat fraksi untuk membicara hal tersebut.
"Yang saya dengar DPP memutuskan untuk menarik. Tetapi perintah DPP itu akan ditindak lanjuti dengan rapat fraksi di Jakarta," kata Daniel saat dihubungi, Senin (2/3).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menantang Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusung Ahok.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP: Peluang Usung Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta Gembos
Baca Selengkapnya
Namun dari hasil temuan di lapangan dan menyikapi aspirasi warga, Hasto klaim banyak yang kehilangan Ahok.
Baca Selengkapnya
Djarot menegaskan koalisi gemuk bukan jaminan menang.
Baca Selengkapnya
PDIP saat ini terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerja sama politik.
Baca Selengkapnya
Aria Bima menilai, perbedaan pilihan maupun partai pengusung merupakan hal yang wajar dalam berkontestasi.
Baca Selengkapnya
PDIP masih belum mengambil keputusan perihal dukungan calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Menurut RK, kemungkinan gaya kepimimpinan Pramono Anung-Rano Karno akan sama dengan Ahok
Baca Selengkapnya
Djarot belum mau bicara banyak siapa kandidat yang akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta.
Baca Selengkapnya
PDIP dan PKS punya pengalaman menunjukan kekuatan di parlemen asal konsisten tetap menjadi oposisi dan tidak terlibat dalam pembicaraan bagi-bagi jatah menteri.
Baca Selengkapnya
Ahok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca Selengkapnya
PDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Selengkapnya