Follow
Dimyati sebut paling telat 15 Januari Kemenkum HAM cabut SK PPP Romi
Merdeka.com - PPP kubu Djan Farid mendatangi kantor Kemenkum HAM. Mereka menuntut agar Menkum HAM Yasonna Laoly mencabut SK kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy (Romi).
Sekjen PPP kubu Djan, Dimyati Natakusumah mengaku diterima oleh pihak Kemenkum HAM. Menurut dia, Kemenkum HAM berjanji bakal segera mencabut SK kepengurusan PPP kubu Romi.
"Alhamdullilah diterima, disampaikan oleh mereka paling lambat tanggal 15 Januari, tapi lebih cepat lebih bagus untuk jalankan amar putusan MA. Amar sudah jelas cabut SK," kata Dimyati di Kemenkum HAM, Jakarta, Senin (4/1).
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Bagaimana PPP merespon opsi Ganjar-Ridwan Kamil? PPP merespons menguatnya opsi Ridwan Kamil sebagai cawapres pendamping capres yang mereka usung, Ganjar Pranowo. Partai berlambang Kakbah yakin nama yang muncul akan lebih dulu dimusyawarahkan dalam koalisi.
-
Siapa yang akan bertemu setelah KPU umumkan hasil pemilu? Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md akan bertemu dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara PDIP memastikan kemenangan Ganjar-Mahfud? 'Dukungan terhadap Bapak Ganjar dan Prof Mahfud Md sebagai pemimpin yang sangat lengkap. Memiliki komitmen bagi daya unggul Indonesia anti korupsi, ini benar-benar dipahami oleh masyarakat Bali. Sehingga konsolidasi ini dilakukan untuk memastikan kemenangan yang semakin besar untuk Ganjar dan Mahfud Md,' kata Hasto.
-
Bagaimana PKD membantu Pilkada 2024? PKD atau Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa merupakan salah satu bagian dari badan adhoc yang akan membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
Dimyati menjelaskan, pihak Kemenkum HAM mengakui bahwa SK PPP seharusnya dicabut berbarengan dengan SK Golkar kubu Agung Laksono yang sudah keluar pada 30 Desember lalu.
"Mereka bisa paham Golkar juga sudah dicabut padahal sama-sama dengan PPP putusannya," ujarnya.
Setelah mendapatkan kepastian tersebut, Dimyati mengimbau kepada seluruh kader untuk tenang. Sebab, sebelum mendapatkan kepastian, dia mengaku 10 ribu kader akan mendatangi Kemenkum HAM untuk menuntut pencabutan SK kubu Romi.
"Rencana tanggal 7 Januari, rencana 10 ribu orang mau gerak ke Kemenkum HAM, kami minta setop. Kemenkum HAM sudah membuka pintu dialog. Ini sudah bagus. Mudah-mudahan negara hukum dan demokrasi bisa berjalan sebagaimana semestinya," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Romahurmuziy menganggap Koalisi Indonesia Bersatu sudah bubar
Baca Selengkapnya
Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
Baca Selengkapnya
PPP memastikan surat dari Majelis Pertimbangan juga menyebutkan tak ada permintaan agar Mardiono mundur dari jabatan Plt Ketum.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan itu dilakukan Komisi II DPR untuk meminta penjelasan atau mendengarkan langsung dari pihak DKPP terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum.
Baca Selengkapnya
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku belum secara resmi dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca Selengkapnya
Debat seyogyanya digelar pada 20 November 2024 mendatang. Demikian dikatakan Anggota KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi.
Baca Selengkapnya