Din Syamsuddin sebut MUI belum terima surat resmi Ma'ruf Amin nonaktif
Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin mengatakan tidak ada surat resmi penonaktifan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin. Bakal calon wakil presiden pendamping Joko Widodo itu baru menyampaikan dalam rapat dewan pimpinan MUI pada Selasa (28/8).
Din baru menerima kabar penonaktifan Ma'ruf melalui pesan singkat dari Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas.
"Kami belum menerima secara tertulis kecuali lewat pesan WA dari sekjen MUI bahwa sudah ada semacam kesimpulan rapat dewan pimpinan MUI eksekutif kemarin," ujarnya di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (29/8).
-
Apa nama kecil Ma'ruf Amin? Dikutip dari Liputan6, ternyata Ma'ruf Amin memiliki nama kecil yang sudah dipersiapkan oleh sang ayah itu. Nama tersebut ialah 'Al-Karkhi' yang terinspirasi dari tokoh Sufi terkemuka asal Persia, Abu Mahfudz Ma'ruf bin Firus al-Karkhi.
-
Siapa pemimpin Dewan Syariah Daarul Quran? Tulisan ini buah pemikiran KH Ahmad Kosasih M Ag, Pimpinan Dewan Syariah Daarul Qur’an
-
Siapa pendiri Majelis Nurul Musthofa? Kabar berpulangnya Habib Hasan ini diketahui dari unggahan akun Instagram Rabithah Alawiyah (@rabithah_alawiyah). Kabar duka dari Habib Hasan Bin Ja'far Assegaf. Pimpinan Majelis Nurul Musthofa ini wafat pada Rabu (13/3) pagi.
-
Siapa yang dicopot dari jabatan Ketua MK? MKMK menyatakan Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
-
Siapa orang tua Ma'ruf Amin? Ma’ruf Amin sendiri merupakan putra dari pasangan Kyai Haji Mohamad Amin dan Hajjah Maimoenah.
-
Apa yang diklaim oleh MUI? Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak pernah merilis daftar produk Israel dan afiliasinya yang harus diboikot.
Din menjelaskan saat ini tugas ketua umum diserahkan kepada pelaksana harian yang diemban dua orang wakil ketua MUI, yakni; Zainut Tauhid dan Yunahar Ilyas. Sedangkan, menurutnya surat tertulis secara resmi itu tidak diwajibkan.
"Tidak harus, kita terima itu sebagai informasi," kata dia.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu memastikan meski Ma'ruf masih menjabat sebagai ketua umum, MUI bersikap netral atas semua kelompok umat Islam. Pihaknya berkomitmen tak berpihak kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden manapun.
"Tapi itu sikap dewan pimpinan mewanti-wanti MUI harus netral di atas semua kelompok dan umat Islam enggak perlu ragu-ragu ke MUI. Baik umat Islam yang mendukung pasangan A maupun pasangan B insya Allah MUI mengayomi seluruhnya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, rapat pleno MUI menyatakan Ma'ruf Amin tak perlu mundur sebagai ketua umum MUI. Berdasarkan pedoman rumah tangga Pasal 1 ayat 6 butir f, posisi ketua umum tidak bisa rangkap jabatan jika sudah definitif.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Din sempat ambruk saat hendak menunaikan salat Zuhur berjemaah di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin mengaku tidak diberitahu alasan mundurnya kedua pimpinan IKN tersebut.
Baca SelengkapnyaMahfud yang juga berstatus Cawapres, mendadak mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaMenurut Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, semestinya Mahfud MD melakukan hal itu saat dirinya resmi ikut kontestasi Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPKS berharap Din Syamsuddin ikut memperkuat Tim Pemenangan Anies-Cak Imin.
Baca SelengkapnyaDin Syamsuddin temui Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta
Baca SelengkapnyaYusril tidak menampik, pada saat terjadinya perombakan kabinet namanya selalu disebut-sebut.
Baca SelengkapnyaDin menyatakan keyakinannya bahwa warga Muhammadiyah dukung Anies-Cak Imin depan Ketua Umum PKS.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin menilai rencana Mahfud mundur dari kabinet merupakan hak seorang menteri
Baca SelengkapnyaMajelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memberhentikan KH Ate Mushodiq sebagai Ketua Umum MUI Kota Tasikmalaya.
Baca SelengkapnyaMahfud MD menyiapkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
Baca SelengkapnyaDalam orasinya, Din menyoroti sejumlah gugatan yang diajukan AMIN dianggap tidak beralasan oleh hakim MK.
Baca Selengkapnya