Dinilai kasar dan tak santun, Ahok masih laku di Pilgub 2017?

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dikenal sebagai sosok yang keras, tegas dan tak segan-segan memaki jika ada anak buahnya bekerja tak sesuai yang diinginkan. Sikap Ahok yang kerap bicara kasar ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat DKI Jakarta.

Ahok dinilai tak layak menjadi pemimpin karena kerap bicara kasar dan memaki anak buahnya di depan umum. Namun ada juga yang setuju dengan sikap Ahok ini, karena kinerja yang ditunjukan mantan Bupati Belitung Timur ini baik meski kerap berbicara kasar.

Ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai Ahok memang memiliki gaya komunikasi yang buruk sebagai seorang pemimpin. Bahkan dia mengibaratkan Ahok seorang pemimpin yang 'bau mulut'.

Kendati demikian, Hamdi merasa komentar keras dan pedas yang biasa dilakukan Ahok merupakan gaya mantan Bupati Belitung Timur itu. Oleh sebab itu, dia yakin jika lama kelamaan nanti masyarakat juga akan memahami hal itu.

"Ahok memang 'bau mulut' dan perlu lebih belajar etika. Namun lama kelamaan masyarakat juga paham itu adalah bawaan Pak Ahok sendiri," kata Hamdi di Jakarta, Selasa (16/6).

Lalu dengan sikap Ahok yang seperti ini, apakah pada Pilgub 2017 nanti dirinya masih mampu memikat hati warga Jakarta?

Mayoritas warga Jakarta sebut Ahok tak santun

Periskop Data melakukan survei terhadap gaya komunikasi Ahok. Hasilnya, warga Jakarta banyak yang tidak menyukai gaya komunikasi yang keras ditunjukan oleh Ahok selama memimpin Jakarta.Hasilnya 46,6 persen responden menyatakan gaya bicara Ahok tak baik selebihnya menyatakan baik. Survei itu juga menyebut 70,4 persen responden menganggap Ahok tak santun sebagai kepala daerah. Bahkan, 77 persen responden ingin Ahok memperbaiki caranya berkomunikasi."Ternyata gaya komunikasi Ahok tidak banyak disukai karena dianggap kasar, arogan, kurang ramah dan emosional namun yang menyatakan gaya komunikasi Ahok baik karena jujur dan tegas," kata Direktur Eksekutif Periskop Data, Muhammad Yusuf Kosim, dalam jumpa persnya dengan tema 'Membeda Kinerja Pemimpin DKI Jakarta di Tengah Polemik Gubernur - DPRD', Jakarta, Selasa (16/6).Survei ini dilakukan di 6 kabupaten/kota di Jakarta dengan 500 responden yang diambil secara acak dengan syarat yang ditentukan yakni berumur 17 tahun lebih atau sudah menikah. Survei Periskop Data dilakukan pada 1-7 Juni 2015 dengan metode wawancara tatap muka. Periskop data mengatakan survei-nya memiliki margin of error sebesar kurang lebih 4,4 persen.

Ahok masih bisa menang di Pilgub 2017

Anggota DPD RI, Abdul Azis Khaifa, menilai figur Ahok masih cukup kuat mencuri perhatian publik di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 nanti. Bahkan, dia yakin Ahok bisa unggul meski tanpa kendaraan politik."Dukungan publik bisa kuat pada 2017 karena Ahok benar-benar bersandar pada publik tidak pada ormas maupun partai" ujar Abdul Azis dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Selasa (16/6).Dia juga yakin, polemik hak angket Ahok yang digulirkan DPRD DKI Jakarta tak akan mengganggu hak pilih warga. Meskipun dalam penilaiannya Ahok memang salah karena tak berkoordinasi dengan DPRD saat menyerahkan APBD DKI 2015 ke Kemendagri."Ahok juga salah tidak melibatkan DPRD dalam RAPBD tapi menggunakan hak angket untuk menjatuhkan Ahok bukan untuk klarifikasi ke publik adalah langkah yang salah yg diambil DPRD," tambahnya.Dengan berbagai macam persoalan dan birokrasi di Jakarta, dia yakin Ahok mampu membenahi perlahan-lahan. Apalagi, karakter keras Ahok membuat pejabat, DPRD dan pengusaha nakal berpikir dua kali untuk menggerogoti nilai sebuah proyek."Untuk memimpin Jakarta siapapun harus tegas dan keras, yang penting publik sabar karena tak bisa simsalabim," ucapnya.Soal asal usul Ahok yang berasal dari etnis Tionghoa, dia juga yakin tak terlalu masalah. Terbukti saat Pilgub 2012 lalu, saat Ahok dan Jokowi digempur isu SARA pada akhirnya mereka tetap menang dua putaran."Unsur sara dan primordial sudah tidak mempan di Jakarta karena sewaktu Pilkada hal itu tak cukup booming untuk menggoyang Jokowi Ahok di Pilkada 2012," tutup Abdul Azis.

Tak ada untungnya parpol usung Ahok di pilgub 2017

Ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia Profesor Hamdi Muluk mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak perlu mencari dukungan parpol untuk maju kembali dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2019 mendatang. Basuki bisa maju melalui jalur independen.Hamdi menilai, majunya Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, sebagai calon independen tak akan memberikan keuntungan bagi parpol. Hanya saja, perlu kerja keras dan komitmen agar pencalonannya mampu memenuhi UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang."Tidak ada untungnya parpol mengusung Ahok di periode berikutnya namun Ahok bisa maju lewat calon independen," kata Hamdi di Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia dalam acara 'Membedah Kinerja Pemimpin DKI Jakarta di Tengah Polemik Gubernur-DPRD', Selasa (16/6).Dia menjelaskan, butuh dukungan sebesar enam persen agar Ahok bisa maju melalui jalur independen. Dukungan tersebut harus dibuktikan dengan pengumpulan bukti fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)."Jika hitungannya Jakarta maka dibutuhkan minimal 750 ribu dukungan tapi untuk amannya lebih baik mendapatkan dukungan 1-1,5 juta dukungan," pungkasnya.

Survei sebut kinerja Ahok baik

Periskop Data melakukan survei soal kepuasan publik terhadap pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat. Hasilnya, sebanyak 48,2 persen warga merasa puasa dengan kinerja Ahok, sapaan Basuki, sementara untuk Djarot, hanya 29,6 persen yang merasa cukup puas.Meski tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok cukup tinggi, tapi dinilai angka tersebut tak maksimal. Sebab, tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja Ahok hanya berbeda satu persen, atau sekitar 47,2 persen. Sedangkan untuk Djarot sebanyak 41,8 persen menyatakan tidak puas."Kinerja Ahok ternyata tak cukup memuaskan dengan tingginya ketidakpuasan publik walau sebanding dengan tingkat kepuasan publik," terang Direktur Eksekutif Periskop Data, Muhammad Yusuf Kosim, dalam jumpa persnya dengan tema 'Membeda Kinerja Pemimpin DKI Jakarta di Tengah Polemik Gubernur-DPRD', Jakarta, Selasa (16/6).Survei ini dilakukan di 6 kabupaten/kota di Jakarta dengan 500 responden yang diambil secara acak dengan syarat yang ditentukan yakni berumur 17 tahun lebih atau sudah menikah. Survei Periskop Data dilakukan pada 1-7 Juni 2015 dengan metode wawancara tatap muka. Periskop data mengatakan survei-nya memiliki margin of error sebesar kurang lebih 4,4 persen. (mdk/rnd)