Diprediksi Tak Lolos Ambang Batas Parlemen, PPP Klaim Berpengalaman
Merdeka.com - Survei Charta Politika Indonesia memprediksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos ke Parlemen karena hanya mendapat 2,4 persen suara di Pemilu 2019. Salah satu sebabnya karena kasus OTT KPK, terhadap Romahurmuziy atau Rommy, ketum PPP saat itu.
Ketua DPP PPP, Lena Maryana Mukti, menolak dikatakan kasus Rommy mempengaruhi elektabilitas PPP.
"PPP organisasinya adalah organisasi kader yang tidak tergantung pada satu ketua umum dan bekerja berjalan dengan baik dan Partai PPP adalah partai yang cukup berpengalaman," kata Lena ketika dihubungi wartawan, Jumat (5/4).
-
Bagaimana PPP akan menghadapi sengketa pemilu? 'Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,' sambungnya.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Kenapa PPP mau gugat ke MK? 'Tentu kalau kita di internal PPP, data kita sih lebih dari itu. Tetapi karena keputusannya masih seperti itu ya tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK,' kata Amir.
-
Bagaimana PPS Pilkada 2024 menjamin suara pemilih? Melalui tugas-tugas ini, PPS berperan penting dalam menjamin transparansi dan integritas hasil pemilihan, serta memastikan setiap suara pemilih dihitung dengan adil.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen.Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Menurut Lena, survei Charta Politika tak terlalu akurat. Sebab survei tersebut hanya memotret segelintir orang dan mengambil persepsi masyarakat saat ini. Kemudian, survei itu hanya mengambil beberapa sampel dan tidak menyeluruh.
"Itu tidak dipotret secara menyeluruh begitu ini hanya sampel-sampel saja dan mungkin sampel ini bukan di kalangan pemilih PPP kan begitu," ucapnya.
Meski begitu, Lena mengakui bahwa kasus OTT Romy tetap memiliki dampak. Tetapi berdasarkan hasil kunjungannya ke basis pemilih, pilihan para pemilih tradisional PPP tak berubah.
"Bukan sama sekali enggak ada, (pengaruh OTT Romy pada elektabilitas) ada pertanyaan-pertanyaan, tetapi kami jelaskan. Sejauh ini enggak ada saya turun ke bawah bertemu dengan para pemilih yang pemilih loyalnya Ka'bah tetap memilih Ka'bah kok," jelasnya.
Sebelumnya, Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei Pemilihan Legislatif 2019. Hasilnya, elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP), Partai Gerindra, dan Partai Golkar masih teratas dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia.
PDIP masih menjadi pilihan tertinggi dengan 25,3 persen. Disusul, Partai Gerindra 16,2 persen dan Partai Golkar 11,3 persen. Tetapi masih ada partai yang berada di bawah 5 persen. Di antaranya PAN 3,3 persen; PPP 2,4 persen; PSI 2,2 persen; Partai Perindo 2,0 persen; dan Hanura 1,0 persen.
Dalam pemaparannya, Direktur Riset Charta Politica, Muslimin, menyebut tren elektabilitas kebanyakan partai meningkat dan stagnan. Namun, hal itu berbeda terhadap PPP. Elektabilitas partai berlambang Ka'bah itu menurun.
"Kalau dilihat dari sisi tren, sebagian besar partai memiliki tren naik seiring dengan semakin dekatnya pemilu legislatif. Sementara beberapa partai terlihat stagnan. PPP menjadi partai yang memiliki tren menurun," kata Muslimin di Es Teller 77, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mardiono tetap optimis masih banyak ruang bagi PPP untuk berjuang. Termasuk ruang hukum dan politik.
Baca SelengkapnyaPPP menilai MK tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga keputusan diberikan tak mengakomodir keadilan rakyat memilih PPP.
Baca SelengkapnyaKondisi yang dialami PPP di Pemilu 2024 telah menimbulkan ketidakadilan.
Baca SelengkapnyaPPP tetap yakin lolos ke Senayan meski real count KPU menunjukkan suara turun.
Baca SelengkapnyaRomy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaKeputusan MK itu membuat upaya PPP mengejar selisih ambang batas 4 persen semakin pupus.
Baca SelengkapnyaMegawati mengingat hubungan antara PDIP dengan PPP sudah dekat sejak lama.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, tidak ada juga partai politik lain yang sudah lama eksis tiba-tiba dipimpin orang di luar partai.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy mendesak Plt Ketum PPP M Mardiono untuk bertobat karena gagal menjaga partai berlambang Kabah tetap di Parlemen.
Baca SelengkapnyaPPP hanya meraih 3,87 persen suara dalam pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMenurut Rommy, penggelembungan suara PSI banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan.
Baca SelengkapnyaRekapitulasi KPU RI menunjukan PPP berada di posisi ke-9 dengan perolehan 5.878.777 suara.
Baca Selengkapnya