Diprediksi tak lolos ke DPR di 2019, ini strategi parpol kerek elektabilitas

Merdeka.com - Lima partai yakni PPP, NasDem, PKS, PAN, dan Hanura diprediksi bakal kesulitan menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) Pemilu 2019. Perolehan suara mereka diperkirakan di bawah 4 persen dan tidak bisa menempatkan wakilnya di Senayan. Apa sikap partai-partai itu?

"Lima partai lama yang belum aman PPP, NasDem, PKS, PAN, Hanura. Masih ngeri-ngeri sedap untuk bisa lolos parliamentary threshold," kata Peneliti Lingkar Survei Indonesia (LSI) Rully Akbar dalam pemaparan hasil survei di Graha Rajawali Gedung LSI, Rawamangun, Jakarta, Rabu (24/1) lalu.

Berdasarkan survei terhadap 1.200 responden melalui wawancara tatap muka di 34 Provinsi sejak 7 hingga 14 Januari 2018, survei LSI menemukan lima partai itu mendapatkan persentase kurang dari empat persen. Jika pemilu dilakukan hari ini, maka presentase PPP hanya 3,5 persen, NasDem 4,2 persen, PKS 3,8 persen, PAN 2,0 persen dan terakhir Hanura dengan 0,7 persen.

PKS menanggapi hasil survei ini sebagai bahan evaluasi untuk bekerja lebih keras menaikkan elektabilitas. "Hasil survei selalu baik untuk jadi cermin dan cambuk bagi PKS. Dan kita memperlakukannya secara proporsional," kata Mardani melalui keterangan tertulis, Kamis (25/1).

Mardani mengungkapkan, PKS memiliki kajian terkait persiapan Pemilu Serentak 2019. Salah satu hasilnya adalah partai yang memiliki calon presiden atau wakil presiden punya kans untuk menaikkan elektabilitas. "Kajian kami ada band wagon effect atau cocktail effect. Siapa yang punya capres atau cawapres akan mendulang insentif elektoral yang signifikan," terangnya.

Untuk itu, PKS telah menyiapkan sembilan nama kader yang akan diusung baik sebagai calon presiden atau wakil presiden di Pemilu 2019. Sembilan nama Bakal Calon Presiden dan atau Bakal Calon Wakil Presiden hasil penjaringan internal, yaitu: Ahmad Heryawan, M Hidayat Nur Wahid, M Anis Matta, Irwan Prayitno, M Sohibul Iman, Salim Segaf Al Jufri, Tifatul Sembiring, Al Muzammil Yusuf MS.

"Dan PKS sudah mengumumkan dan meminta sembilan capres atau cawapresnya bekerja keras meningkatkan elektabilitas partai," ujar Mardani.

Sementara Partai Hanura yang sedang dilanda konflik berharap upaya damai yang sedang dilakukan dua kubu akan kembali menaikkan elektabilitas partai. "Tentunya rekonsiliasi menjadi modal dasar kita bangkit melewati ambang batas 4 persen," kata kata Wasekjen Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana saat dihubungi, Kamis (25/1).

Namun, kata Dadang, kubu Daryatmo berharap proses rekonsiliasi bisa menghasilkan kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Dia juga meminta pemecatan terhadap pengurus kubu Daryatmo dihentikan oleh OSO. "Pemecatan melalui musdalub dan muscablub harus dihentikan. Kalau tidak Hanura akan keropos, karena yg dipecat tentu memiliki jaringan dan massa riil. Oleh karena itu semua pihak harus bisa menahan diri," tegasnya.

Jika saling pecat kedua kubu terus terjadi, menurutnya, maka elektabilitas Hanura akan tergerus di Pemilu 2019 mendatang. "Kalau tidak seperti itu kita repot mengerek elektabilitas dengan meninggalkan barisan yang nyata-nyata sejak lama berjuang membesarkan Hanura," tandas Dadang.

Demikian juga dengan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Jhonny G Plate yang mengatakan pihaknya akan menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi kinerja. "Kami tetap optimis kok. Ini kan hanya salah satu daripada alat untuk kita mengevaluasi kinerja. Organisasi harus kita bangun," kata Jhonny saat dihubungi, Kamis (25/1).

Jhonny menyebut NasDem juga melakukan survei sendiri terkait elektabilitas partai. "Internal itu acuan untuk kepentingan internal. Pasti metodologinya sama. Akurasi, responden pasti kita tidak ada pesan-pesan sponsornya. Netralitas pasti terjaga dengan benar. Tapi bukan untuk keperluan publik," tegasnya.

Sejauh ini, NasDem telah melakukan persiapan jelang Pemilu Serentak 2019, seperti konsolidasi organisasi hingga rekrutmen calon legislatif. "Pemantapan organisasi, rekrutmen politisi sedang kami lakukan. Dan optimistis," tandas Jhonny.

Sedangkan Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan justru meragukan hasil survei itu dan meminta tidak dipolitisasi dengan menggiring opini publik kepada partai tertentu. "Saya basicnya akademik, tolong jangan dimanfaatkan untuk politisasi. Silakan profesional tapi jangan disalahgunakan untuk penggiringan opini masyarakat karena sudah kuno," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).

Taufik meminta LSI bisa mempertanggungjawabkan hasil survei tersebut. Jika hasil survei keliru dan tidak akuntabel, maka LSI bisa dituntut karena membuat persepsi publik menjadi salah. "Yang terhormat lembaga survei silakan menyurvei tentunya hasilnya harus dipertanggungjawabkan dan kalau hasilnya salah seperti yang terjadi pada PAN nanti bisa dituntut loh," tegasnya.

Dia membandingkan hasil berbagai survei jelang Pemilu 2014 yang menyebut elektabilitas PAN berada di bawah 2 persen. Namun, hasil Pemilu menunjukkan PAN memperoleh suara 9 persen bahkan mendapat jatah kursi DPR dan MPR.

"Karena itu khususnya dari PAN, silakan survei, tapi kami tetap bekerja dan konsolidasi. Artinya PAN disurvei 2014 1,6 persen tapi hasilnya 9 persen, hasilnya dapat pimpinan MPR, pimpinan DPR," ujar Taufik.