Follow
Disambangi Ratu Hemas, PPP kubu Djan dukung amandemen UUD 1945
Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut mendukung rencana penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI). Hal ini disampaikan dalam pertemuan PPP dengan perwakilan DPD RI, Senin (31/8) di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat.
Sehubungan dengan hal tersebut, PPP menyatakan sepakat dengan gagasan perlunya amandemen ke V terhadap UUD 1945, yakni Pasal 20 ayat (2) yang mengatur soal kewenangan DPD dan Pasal 22 ayat (1) terkait sistem pengawasan.
"Dengan adanya amandemen ini kita betul-betul menginginkan DPD berfungsi penuh sebagai partner pemerintah untuk membangun Indonesia, jadi tidak sekedar mengajukan usulan melalui DPR RI," ujar Ketua Umum PPP kubu Muktamar Jakarta, Djan Faridz.
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
Selain itu, PPP juga menyampaikan bahwa GBHN perlu dihidupkan kembali. Hal ini bertujuan agar pembangunan nasional di seluruh sektor, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif memiliki arah dan tujuan yang lebih jelas.
Djan Faridz mengklaim bahwa selain menyerahkan dukungan secara langsung kepada perwakilan DPD RI, pihaknya juga akan membuat surat resmi kepada DPR RI dan ketua MPR.
Wakil Ketua DPD Ratu Hemas yang memimpin perwakilan DPD RI pada kunjungan kali ini kemudian menyatakan, bahwa pihaknya akan terus mencari dukungan lewat silaturahmi dengan berbagai partai politik.
"Kami sudah ke 5 partai politik jadi saya kira berikutnya sebelum tanggal 15 kami sudah selesaikan kunjungan ke partai politik lain," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Mahfud, amandemen UUD sudah pernah dilakukan.
Baca Selengkapnya
Kegiatan tertutup ini dilakukan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
Dalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaArteria tegas mengatakan tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi.
Baca Selengkapnya
Wacana amandemen UUD 1945 dihembuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Baca Selengkapnya
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan mendukung wacana amendemen UUD 1945 yang belakang ramai digaungkan MPR.
Baca Selengkapnya
"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Bamsoet juga sempat menyampaikan berbagai aspirasi yang kini bekembang di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Isi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca Selengkapnya
Menurut Airlangga, semua fraksi di DPR termasuk parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) di parlemen sudah menyetujui.
Baca Selengkapnya
Mekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik
Baca Selengkapnya