Ditangkap KPK, Bupati Jombang resmi dicopot dari Ketua DPD Golkar Jatim

Merdeka.com - Partai Golkar telah memberhentikan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur usai ditetapkan sebagai tersangka suap terkait dana kapitasi kesehatan Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, pencopotan Nyono merupakan bentuk konsekuensi dari upaya mewujudkan Golkar bersih.

"Partai Golkar segera dan telah menyatakan bahwa pak Nyono diberhentikan dari Ketua DPD Partai Golkar," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1).

Ace menegaskan, kasus yang menjerat Nyono tidak ada hubungannya dengan Partai Golkar. Korupsi yang dilakukan Nyono murni atas ulah pribadi.

"Perlu kami tegaskan bahwa apa yang terjadi dengan pak Nyono itu sama sekali tidak terkait dengan Partai Golkar," tegasnya.

Partai Golkar akan segera mencari Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur menggantikan Nyono. Hal ini dilakukan agar Nyono fokus menghadapi proses hukum atas kasusnya di KPK serta menjaga konsolidasi pemenangan Golkar di Jawa Timur.

Sejumlah nama dipertimbangkan menjadi Plt Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Di antaranya, anggota Komisi III Adies Kadir, Ketua Komisi II Zainudin Amali hingga Politisi senior Partai Golkar Taufik Hidayat.

"Tentu kita ingin dapat membawa apa namanya menggantikan pak Nyono menjadi panglima dalam rangka kemenangan tentu itu bukan hanya pilkada di Jatim tetapi juga sebagaian besar terjadi pilkada di kab/kota di daerah tersebut," tegasnya.

Pemberhentian Nyono dari jabatan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, kata Ace, juga sebagai upaya untuk menjaga elektabilitas dan kepercayaan publik jelang Pilkada. Serta menegaskan Golkar sebagai partai yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.

"Komitmen kita terhadap pembernatasna korupsi harus betul-betul nyata ya itu tadi kita secara tegas ketika itu sudah dinyatakan oleh KPK yang bersangkutan tersangka dengan cepat Partai Golkar mengambil kebijakan memberhentikan dan memPltkan pak Nyono sebagai ketua DPD Partai Golkar Jatim," terang Ace.

Soal status Nyono sebagai kader Golkar, Ace menyebut hal itu menunggu keputusan atas kasus hukum yang menjeratnya.

Lebih lanjut, Ace menyebut Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada Nyono. Namun, hingga kini Nyono belum meminta bantuan hukum kepada DPP Partai Golkar.

"Siapa pun kader partai baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah tentu kalau meminta bantuan hukum kepada Partai Golkar akan diberikan," tandasnya.

Sebelumnya dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan Nyono mendapat jatah sebesar Rp 75 juta terkait perizinan rumah sakit swasta di Jombang. Uang tersebut diperuntukan sebagai kegiatan politiknya dalam kontestasi Pilkada Bupati Jombang.

"Diduga sekitar Rp 50 juta telah digunakan NSW untuk membayar iklan terkait rencananya maju dalam Pilkada Bupati Jombang 2018," ujar Laode dalam konferensi pers di gedung KPK, Minggu.