Ditanya siapa yang berhak pimpin Golkar di pilkada? ini reaksi Ical

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) mengumpulkan pengurus DPD tingkat I di Hotel Sultan, Jakarta. Kepada mereka, salah satu yang ingin dijelaskan oleh Ical yakni mengenai islah yang sudah diteken dengan Golkar Kubu Agung Laksono.

"Agenda menjelaskan pertama islah sementara untuk Pilkada. Kedua memberitahukan putusan sela dari (Pengadilan Negeri) Jakarta Utara dan implikasinya kepada Golkar," kata Ical di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (2/6).

Ketika ditanya Golkar kubu siapa nanti yang berhak menandatangani rekomendasi pencalonan kepada KPU, Ical hanya tersenyum. Menurut dia, keputusan dari PTUN yang membatalkan SK Menkum HAM atas kepengurusan Golkar Kubu Agung Laksono dan putusan sela dari PN Jakarta Utara sudah memberikan jawaban.

"Ya itu terjemahkan sendiri dari wartawan," tegasnya.

Seperti diketahui, dua kubu Partai Golkar yang berkonflik resmi melakukan perdamaian atau islah terbatas yang dimediasi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ada empat poin kesepakatan yang ditandatangani oleh kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono di hadapan JK yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.‎

Empat kesepakatan islah terbatas tersebut, yakni:

1. Setuju mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan, sehingga ada calon kepala daerah yang diajukan.

2. Setuju untuk membentuk tim penjaringan bersama di daerah-daerah, baik provinsi maupun Kabupaten Kota, yang akan dilaksanakan pilkada serentak 2015, baik provinsi maupun kabupaten kota.

‎

3. Adapun calon yang diajukan maupun kriteria yang disepakati bersama.

4. Untuk mendapatkan calon yang diajukan Partai Golkar pada Juli 2015 usulan dari Partai Golkar ditandatangani oleh DPP Golkar yang diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU).