Ditjen Polpum Kemendagri gelar sosialisasi UU Pemilu
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Politik dalam Negeri Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) untuk pertama kalinya melakukan Sosialisasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Selasa (12/9) pagi.
Kegiatan Sosialisasi yang diadakan di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta ini langsung dipimpin oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo. Hadir juga Direktur Politik Dalam Negeri, DR.Bahtiar M.Si dan pakar pemilu, Agus Melaz.
Selain itu juga hadir pejabat Eselon II dari pejabat Kementrian/ lembaga terkait, Sekretaris Jendral KPU, Pejabat Sekretariat Jenderal Bawaslu, dan stake holder terkait.
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu di Indonesia? Komisi Pemilihan Umum (KPU) didirikan pada tahun 1999 sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia.
-
Siapa yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia? Di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang berperan dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia? Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kinerja pemimpin yang sedang menjabat.
Rangkaian kegiatan Sosialiasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ini juga dibuka secara resmi oleh Dirjen Politk dan Pemerintahan Umum, Soedarmo. Dilanjutkan dengan paparan Direktur Politik Dalam Negeri, DR. Bachtiar, M.Si tentang Peran Pemerintah dan Pemda dalam Mendukung Kelancaran Pemilu.
Dilanjutkan oleh Pakar Pemilu, August Melaz yang membahas “Menakar Lanscape Politik Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu" pada akhir paparan dilanjutkan dengan diskusi bersama dan Tanya jawab.
Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintah, Dedi Taryadi, SH, M.Si, selalu ketua panitia sosialisasi menyampaikan bahwa tujuan kegiatan Sosialiasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ini adalah untuk dapat memberikan pemahaman yang sama terkait pengaturan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019.
"Sehingga tercipta penguatan fungsi koordinasi dan sinergitas antara Kementrian/Lembaga dalam rangka mensukseskan pemilu serentak tahun 2019," kata Dedy Taryadi.
(mdk/paw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Divisi Hukum Mabes Polri melakukan sosialisasi hukum kepada para personel
Baca SelengkapnyaPeluncuran tahapan Pilgub Jakarta 2024 dilakukan dengan tujuan dapat memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaTerhitung mulai hari ini sudah tinggal 98 hari lagi menuju pelaksanaan pesta demokrasi.
Baca SelengkapnyaKPU Jakarta menjadwalkan peluncuran dimulai sekira pukul 19.00 WIB.
Baca SelengkapnyaTitah Megawati ke PDIP Jambi untuk menangkan Capres Ganjar
Baca SelengkapnyaPemilu di Indonesia diatur dalam undang-undang yang jelas.
Baca SelengkapnyaUU Pemilu mengatur segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilu.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada diatur dengan jelas dalam undang-undang.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam desk ini dalam mensukseskan pemilu dan pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta agar KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif.
Baca SelengkapnyaApa itu Pemilu penting diketahui setiap warga negara.
Baca SelengkapnyaBima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk Pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses Pilkada.
Baca Selengkapnya