Ditjen Polpum Kemendagri terus gaungkan partisipasi perempuan di Pemilu 2019

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Politik Dalam Negeri dan Pemerintahan Umum (Polpum) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam konteks kesetaraan dalam demokrasi.

Hal itu disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri Bahtiar, dalam kegiatan pendidikan politik dengan tema Partisipasi Perempuan dan Kelompok Marginal Dalam Menyongsong Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 209 di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (20/11).

Bahtiar juga menyatakan, politik dalam negeri yang menganut paham demokrasi memiliki ukuran keberhasilan proses demokrasi lewat empat faktor, antara lain, pola hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat, terbangunnya kepercayaan antara elite, terselenggaranya pemilu yang jurdil dan bebas untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin yang baru. Serta, tersusunnya aturan main atau konstitusi yang menggambarkan dinamika kehidupan sosial politik yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dalam perjalanan politik perempuan, secara kuantitatif, jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dari pada laki-laki, akan tetapi jumlah tersebut tidak menjamin perempuan memiliki peran dan posisi yang sama dengan laki-laki," jelasnya.

Lanjut Bahtiar, kesenjangan ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan bagi terciptanya pengutamaan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk politik. Upaya membangun peningkatan partisipasi perempuan dalam berpolitik, antara lain tercermin melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang memuat memuat syarat keterwakilan 30% perempuan dalam pendiri, kepengurusan partai politik dan sebagai calon anggota legislatif, merupakan langkah afirmatif untuk menghilangkan hambatan legal bagi partisipasi politik perempuan.

"Lahirnya undang-undang tersebut secara yuridis diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat sceara aktif dalam kegiatan dan proses politik, baik sebagai politisi maupun sebagai pemilih. Namun, ketentuan de jure tersebut ternyata masih menyisakan berbagai masalah dan belum menjadi realita politik secara de facto," tuntasnya.