Ditolak Mega, kereta cepat tetap jalan, seberapa kuat Rini Soemarno?

Merdeka.com - Proyek kereta cepat Jakarta - Bandung akhirnya diresmikan oleh pemerintah meski mendapatkan banyak penolakan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung meletakkan batu pertama dalam proyek tersebut.

Padahal proyek ini sudah tegas ditolak langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai partai penguasa. Namun nampaknya, bisikan Menteri BUMN Rini Soemarno yang paling ngotot dalam proyek ini lebih kuat kepada Jokowi ketimbang saran yang diberikan oleh Megawati.

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengakui jika partainya tak setuju dengan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Menurut dia, lebih baik kereta cepat dibangun dengan rute yang lebih panjang yakni Jakarta - Surabaya.

"Karena sebenarnya yang dibutuhkan perspektif teman-teman di DPP PDIP dan Fraksi PDIP itu kereta yang lancar antara Jakarta - Surabaya. Karena mobilitas penduduk, barang dan jasa dari DKI ke Jawa Tengah dan Jawa Timur itu penting, itu yang efek multiplayer-nya besar kemanfaatannya," jelas Hendrawan saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (26/1).

Hendrawan menilai Jakarta - Bandung tidak perlu transportasi kereta cepat. Sebab dalam rute ini sudah ada transportasi seperti tol Cipularang yang juga bisa ditempuh dalam waktu tidak yang terlalu lama.

"Sementara Jakarta - Bandung sudah ada tol, dua kota ini sudah sangat padat dan dukungan lingkungan sudah semakin menipis kalau dari perspektif lingkungan," kata dia.

Meski demikian dia menolak anggapan jika Jokowi mengabaikan saran dari PDIP bahkan Megawati tentang proyek senilai puluhan triliun tersebut. Hendrawan hanya mengatakan jika Menteri BUMN Rini Soemarno punya kepentingan dalam proyek ini.

"Tentu Ibu Rini punya kepentingan, karena memang Bu Rini dari awal memberikan perhatian terhadap proyek infrastruktur di Sumatera, Sulawesi, Papua, pelabuhan udara dan laut," terang dia.

Ketika disinggung, apakah pengaruh Rini Soemarno lebih kuat ketimbang Mega di hadapan, Hendrawan hanya menjawab santai. Menurut dia, posisi Menteri BUMN memang selalu kuat dari masa ke masa.

"Meneg BUMN selalu sangat kuat siapapun, dalam kabinet apapun, karena kan negara bisa hadir di tengah masyarakat bisa intervensi melalui sejumlah instrumen permana kebijakan ekonomi moneter fiskal, adminstrasi pemerintahan dari RT sampai pusat, ketiga BUMN, kalau kebijakan ekonomi ada Menkeu, gubernur BI itu pasti penting, BUMN ya menteri BUMN adminsitarsi Mendagri, ini kan pos-pos bintang, portofolio yang penting selalu penting, Rp 5.000 triliun aset BUMN dengan hasil produk dan jasa," jawab Hendrawan.

Hendrawan juga mengakui jika banyak kritik dilancarkan oleh ekonomi senior tentang proyek ini. Dia hanya bisa menjanjikan pengawasan karena pemerintah sudah memutuskan untuk melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung.

"Kita akan mengawal proses ini meskipun kritik semakin santer dilakukan ekonom senor seperti Emil Salim, Faisal Basri sampaikan ketidaksetujuannya secara terbuka. Saya tidak tahu KEIN lembaga yang baru diresmikan itu gimana ini pandangannya," jelas dia.

Megawati sebelumnya saat menjadi pembicara bedah buku 'Revolusi Pancasila' karya Yudi Latif di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Oktober lalu, menentang keras proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Proyek itu diketahui adalah milik Rini di BUMN. Rini yang paling ngotot agar proyek kereta cepat yang bekerja sama dengan China dapat segera dilaksanakan.

"Kereta cepat apa bener sudah waktunya? apa bener untuk keadilan?," kata Megawati.

Menurut dia, pemerintah lebih tepat mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur ketimbang ngotot percepat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Megawati juga berencana mengusulkan pembatalan proyek tersebut ke Presiden Joko Widodo.

"Jangan kereta cepat dulu lah, kasih ke Timur, boleh dong usul. Ntar saya ngomong sama presiden, untuk apa coba (kereta cepat Jakarta-bandung)," tegas Megawati. (mdk/rnd)