Follow
Ditolak saat blusukan, Djarot desak Bawaslu hukum para pelakunya
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta akan memanggil warga yang menolak para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Di mana seperti diketahui, pasangan No 2 Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat terjadi penolakan saat blusukan di daerah Kembangan, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.
Dalam hal ini, Bawaslu DKI mengaku telah mengantongi beberapa pelaku yang diduga terlibat dalam aksi penolakan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, ia meminta agar kasus tersebut segera ditindak.
"Jangan hanya di Kembangan Utara doang ya, yang di Karanganyar bagaimana? Yang ganggu masyarakat di Mampang Prapatan bagaimana? Kemudian yang terakhir di Cipinang bagaimana?" ujarnya saat blusukan di wilayah Jakarta Timur, Sabtu (19/11).
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang akan memenuhi panggilan Bawaslu? Mas Gibran hari ini akan hadir ke Bawaslu Jakpus jam 13.00,' kata Aminuddin ketika dikonfirmasi, Rabu (3/1).
-
Siapa saja yang bertarung di Pilgub Jakarta? Kubu Pramono Anung-Rano Karno meyakini memenangi Pilkada satu putaran dengan perolehan 50,7 persen plus 2.943 suara. Sementara itu pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) meminta sejumlah pihak bersabar menanti pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa usulan Bamus Betawi tentang gubernur Jakarta? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
Semua itu, kata Djarot, pihaknya menyerahkan semuanya ke penegak hukum. Karena menurutnya, Indonesia adalah negara hukum.
"Kita serahkan kepada aparat penegak hukum bahwa saya tekankan sedikit lagi Indonesia itu adalah negara hukum. Serahkan kepada proses hukum, kita juga menghormati proses hukum. Pak Ahok dijadikan tersangka juga menghormati proses hukum ya maka kita kembalikan ke sana," akhir mantan Wali Kota Blitar itu.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca Selengkapnya
Suswono dilaporkan ke Bawaslu oleh Organisasi Masyarakat Betawi Bangkit.
Baca Selengkapnya
Nusron Wahid membalas ucapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut hanya Presiden Jokowi saja yang bisa blusukan
Baca Selengkapnya
Dari lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta jumlah warga yang telah melapor pencatutan NIK berjumlah 253 orang.
Baca Selengkapnya
Hasto menilai hal itu membuktikan antara Ganjar dan Presiden Jokowi terbiasa untuk melakukan blusukan yang juga menjadi kebiasaan para kader-kader banteng.
Baca Selengkapnya
Para demonstran menyoroti putusan MK, upaya revisi UU Pilkada, Bawaslu, hingga statement Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadiala terkait raja Jawa.
Baca Selengkapnya
Peserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Aziz pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersinergi dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaPuluhan pendemo berbaju putih membawa spanduk “Coblos Tiga Paslon”.
Baca Selengkapnya
Pendukung Ridwan Kamil-Suswono melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca Selengkapnya