Follow
Ditunjuk jadi Menko Polhukam, Luhut bantah untuk amankan parpol
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut Pandjaitan sebagai Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edy Purdijatno. Beredar kabar, bila penunjukan Luhut sebagai Menko Polhukam ini bagian dari upaya Jokowi untuk mengendalikan partai-partai politik supaya pemerintahan berjalan lancar.
"Enggak juga lah. Semua baik-baik partai-partai juga semua proporsional. Kalau patut dikritik ya dikritik, kalau dipuji ya dipuji. Proporsional," kata Luhut di Istana, Jakarta, Kamis (13/8).
Sejak Pilpres 2014 lalu, partai-partai politik terbagi dalam dua faksi atau koalisi. Koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung pemerintah dan Koalisi Merah Putih sebagai penyeimbang dan pengkritik pemerintah.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Prabowo tak masalah dengan nyinyiran tentang program Jokowi? Prabowo tak masalah dengan nyinyiran itu. Karena, ia mengaku sebagai tim Jokowi.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
Luhut tak mempersoalkan jika ada partai yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi, tegas dia, kritik pun sifatnya harus membangun.
"Boleh kritik tapi konstruktif, jangan yang destruktif," tegasnya.
Sedangkan terkait soal rangkap jabatan yang disandangnya sebagai Menko Polhukam dan Kepala Staf Kepresidenan, Luhut menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Kata dia, ada juga menteri yang memiliki jabatan rangkap.
"Ya kan nunggu proses saja. Ya kan? Suka-sukanya presiden. Ada juga menteri rangkap ini itu kan banyak. Itu kan bukan permanen juga sih," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca Selengkapnya
Jokowi blak-blakan ada politikus yang memanfaatkan namanya dan mengklaim mendapat restu.
Baca Selengkapnya
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merespons ramai tudingan Presiden Jokowi soal menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca Selengkapnya
Luhut mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mendengarkan pendapat seluruh pihak.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai, pernyataan Jokowi jelas urusan pemilu merupakan kewenangan ketua umum.
Baca Selengkapnya
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan Presiden Jokowi demokratis, dan menghormati independensi serta hak setiap partai politik.
Baca Selengkapnya
JK tak masalah semua pihak beri nasihat untuk presiden dan wakil presiden asal sesuai aturan.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengaku tidak tahu siapa yang disebut 'Pak Lurah' oleh politisi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya