Diusulkan PSI jadi Menko Polhukam, Jimly Asshiddiqie sebut pemilu masih lama
Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menanggapi santai namanya disarankan PSI sebagai calon Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Joko Widodo 2019-2024. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu ditanggapi serius.
Jimly menilai masih terlalu jauh bicara kabinet karena pemilu juga belum digelar. Apalagi masih ada kemungkinan peta politik berubah, sebab Pilkada serentak akan menjadi barometer peta politik 2019.
"Kita apalagi yang disebut tidak usah marah, tidak usah anggap serius, biasa saja, mengalir saja dulu, karena pemilu masih lama," ujar Jimly saat dihubungi merdeka.com, Minggu (1/4).
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kenapa Gibran enggan menanggapi soal Jokowi sebagai pemimpin koalisi? Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bakal pemimpin koalisi besar Prabowo-Gibran. Dia menilai usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Jimly menilai hal tersebut hanya permainan partai baru untuk promosi menaikkan elektabilitas semata. Kalau ditanggapi, menurutnya, malah bahaya karena hanya memenuhi kepentingan PSI.
"Itu kan cara dia memperluas promosi diri dia kumpulin orang. Jadi tidak usah anggap serius nanti bahaya, dia ambil untuk kepentingan dia," jelasnya.
Dia khawatir cara yang sama akan diikuti partai lainnya. Padahal belum tentu saran partai tersebut didukung oleh masyarakat pemilih, atau presidennya sendiri. Sebab, kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Kalau 15 partai susun kabinet kan jadi mainan media tidak karuan semua," ucapnya.
Sebelumnya PSI mengusulkan sejumlah nama-nama calon menteri kabinet, selain nama cawapres untuk Joko Widodo. Dalam deretan nama tersebut, Jimly Asshiddiqie masuk sebagai calon menteri Menko Polhukam. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaJimly pernah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk menjadi capres pada 1 Mei 2023.
Baca SelengkapnyaPenggugat meminta MK menurunkan batas usia capres dan cawapres dari 40 menjadi 35 tahun.
Baca SelengkapnyaJimly menyatakan tak lagi mencalonkan diri menjadi anggota DPD, sehingga yakin tak akan ada konflik kepentingan.
Baca SelengkapnyaJimly menyebut pemakzulan presiden bukan merupakan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaJimly ditunjuk menjadi anggota MKMK bersama Wahiduddin Adams dan Bintan R Saragih.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta anggota DPR RI tak mempelebar penggunaan hak angket menjadi pemakzulan Presiden.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie angkat bicara soal peluang dibatalkannya putusan MK yang sempat menuai polemik.
Baca SelengkapnyaAdapun putusan Mahkamah Konstitusi, saat ini sedang dibahas oleh anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR
Baca SelengkapnyaMKMK itu dibentuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik putusan batas usia capres cawapres.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie angkat bicara soal peluang dibatalkannya putusan MK yang sempat menuai polemik.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku belum yakin dapat membatalkan putusan MK.
Baca Selengkapnya