Djarot ajak publik pantau pengelolaan anggaran, Edy bentuk tim awasi kebocoran APBD
Merdeka.com - Cagub nomor urut 1 Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, bakal membentuk tim yang diisi oleh kalangan kepolisian, kejaksaan, hingga profesional dalam mengelola anggaran. Tim itu dibentuk untuk mencegah kebocoran dalam mengelola APBD Sumut.
"Nantinya saya akan lakukan menjemput bola. Saya akan membentuk tim di situ. Tim ini jelas efektif, yang profesional, kepolisian, kejaksaan, tenaga ahli hukum untuk mengawasi sehingga sedini mungkin tidak ada kebocoran," kata Edy menjawab pertanyaan Djarot terkait pengelolaan APBD seperti tertuang dalam visi dan misi dalam debat perdana Cagub-Cawagub Sumut, di Santika Premiere Dyandra Hotel, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/5) malam.
Edy menambahkan, hal yang fokus perhatiannya yakni perbaikan moral. Menurut mantan Pangkostrad ini, apabila moral orang tersebut baik perbuatan korupsi tak akan dilakukan.
-
Bagaimana BPIP ingin memperbaiki etika penyelenggara negara? Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.
-
Bagaimana cara Pasuruan mencegah korupsi? 'Kita terus melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sinergi dari berbagai pihak,' ujar Mas Adi
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Bagaimana Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? Dengan mengambil tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, kegiatan itu dilaksanakan di halaman Polder Ilham Maulana, Sabtu (9/12) pagi.
-
Kenapa Marsekal Suryadi antikorupsi? Di tengah segala kesempatan, Suryadarma sama sekali tak tergoda untuk korupsi. Dia tak mau memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Sang Marsekal dikenal sebagai orang yang jujur dan antikorupsi.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
"Kita sudah tahu, sudah planning, tinggal kita awasi ini semua. Saya yakin ini kalau orang benar pasti itu selesai itu urusan semua. Persoalan ini sistem sudah benar hanya orangnya. Maka yang muslim rajin-rajin ke masjid, yang nasrani rajin-rajin gereja, benar-benar lakukan itu," kata Edy.
Sementara menurut Djarot, masalah korupsi seperti terjadi di zaman kepemimpinan gubernur Gatot karena pengelolaan APBD yang tak transparan. Oleh sebab itu, Djarot sesumbar baka menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan.
"Terjadinya korupsi di zamannya pak Gatot itu persoalan hukum iya tetapi persoalan hukum terjadi karena pengelolaan APBD yang tak transparan. Oleh karena itu, Djarot-Sihar akan menghadirkan tata pengelolaan yang transparan supaya publik bisa mengetahui dan pengalaman kelam di masa lalu tidak terjadi lagi di Sumut," kata Djarot.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setyo menyampaikan, Presiden Prabowo tidak ingin ada pemborosan anggaran di kabinetnya
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal perbaikan tata negara dan etika pemerintahan.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, hingga saat ini masih ada jaksa yang nakal meski persentasenya sudah turun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca SelengkapnyaAde Sumardi menyebut transparansi publik bukan hanya slogan. Dirinya pamer program Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.
Baca SelengkapnyaAndra mengatakan, salah satu yang memperlambat pembangunan Banten dalam 24 tahun terakhir karena adanya korupsi.
Baca Selengkapnya