Djarot ingatkan warga DKI jangan pilih calon yang bagi-bagi uang
Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat memperingatkan warga agar tidak memilih bakal pemimpin bagi-bagi uang, terutama jelang pencoblosan Pilkada DKI. Menurut Djarot, hampir dipastikan yang bersangkutan akan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal.
"Kalau ada yang bagi-bagi uang berarti yang terjadi transaksi jual beli, inilah yang menimbulkan korupsi," ujar Djarot di hadapan puluhan masyarakat dan relawan dalam acara pengajian Relawan Ba-Dja Darma di Radio Dalam, Jakarta Selatan, Selasa (6/12).
Pola pemikiran transaksional dalam pilkada harus diubah. Masyarakat pun juga harus sadar dan tidak berharap ada pasangan calon yang membagi-bagi uang. "Masyarakat juga jangan minta mana uangnya, baru dipilih," ucapnya.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Pilkada memilih apa saja? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dalam hal ini, hak suara masyarakat digunakan untuk memilih Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, Wali kota, dan wakil wali kota.
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Apa arti dari Pilkada? Pilkada artinya Pemilihan Kepala Daerah, Berikut Tahapannya Pilkada artinya proses pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.
-
Apa yang dipilih di Pilkada? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokratis yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
Terkait gaya kampanyenya bersama Ahok yang selalu menjual program yang sudah dilakukan, Djarot mengaku bukan semata-mata agar bisa terpilih kembali. Melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin kepada rakyat.
"Jadi jangan salah loh ya bapak dan ibu, apa yang telah kita lakukan bukan untuk terpilih kembali. Tapi memang sudah kewajiban kita," tegasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana
Baca SelengkapnyaTidak lupa Karyoto juga meminta kepada warga untuk saling mengawasi keluarganya.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah menyarankan supaya masyarakat turut menolak praktik politik transaksional.
Baca SelengkapnyaGanjar meyakini, rakyat Indonesia bakal memilih calon pemimpin bangsa sesuai pilihan dan hati
Baca SelengkapnyaSanksi itu mengancam pihak mengajak tidak mencoblos terlebih mengiming-imingi atau memberi uang kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaMega pun meminta agar masyarakat tidak tertipu dengan bansos yang diberikan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaBaru-baru ini, heboh pernyataan Prabowo yang mempersilakan masyarakat menerima duit 'serangan fajar'.
Baca SelengkapnyaPrabowo berharap, rakyat tidak mau diiming-imingi uang pada tahun politik.
Baca SelengkapnyaMahfud meminta agar masyarakat tidak tergiur politik uang atau menjual suara ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaCalon kepala daerah harus menjunjung tinggi idealisme dalam berkontestasi.
Baca SelengkapnyaPolisi mengajak masyarakat termasuk para pekerja untuk tidak golput di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.
Baca Selengkapnya