Djarot izinkan warga beli mobil mewah, asal taat bayar pajak
Merdeka.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mempersilakan warga mampu untuk membeli kendaraan roda empat di atas harga rata-rata. Namun, dia hanya meminta agar mereka taat membayar pajak mobilnya.
"Harga Rp 3 miliar mobil apa itu? Mau mobil mewah silakan, itu kan untuk memaksakan membayar pajak kepada kita. Kalau mereka kaya mau beli mobil mewah silakan, asalkan mereka bayar pajak. Pajaknya untuk bangun," ucap Djarot kepada awak media di Pasar Bedeng, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (24/11).
Menurutnya untuk mengatasi kemacetan di ibu kota, maka warga harus mendorong transportasi umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
-
Bagaimana cara mendapatkan mobil Rp70 jutaan? Kini, pilihan mobil bekas semakin bervariasi, tersedia dari berbagai merek dengan fitur-fitur unggulan.
-
Bagaimana cara mendapatkan mobil dengan gaji Rp5 juta? Banyak orang bercita-cita memiliki kendaraan pribadi. Dengan penghasilan Rp 5 juta per bulan, tersedia berbagai opsi mobil murah yang layak dipertimbangkan.
-
Dimana mendapatkan mobil Rp70 jutaan? Di pasar mobil bekas, Toyota Vios G tahun 2004 ini bisa Anda dapatkan dengan harga sekitar Rp 68 juta.
"Maka untuk kemacetan, kita harus dorong supaya mereka memberi kendaraan tetapi melepas kendaraannya. Dengan cara menata transportasi kita, seperti MRT, LRT, BRT harus bagus," lanjutnya.
Apabila terpilih kembali menjadi wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022 mendatang, Djarot akan memberlakukan beberapa ruas jalan dengan sistem Electronic Road Pricing (ERP).
"Kami fokus pada membikin sistem transportasi yang satu sama lain. Membikin beberapa ruas jalan menggunakan ERP, jalan berbayar dan membangun banyak flyover," tandas Djarot.
Sementara itu, calon wakil gubernur, Sandiaga Salahudin Uno mengatakan memiliki cara sendiri untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu ingin moratorium mobil mewah di Jakarta.
"Memang saya yang pertama mengatakan untuk moratorium mobil mewah. Kendaraan mewah ini sudah cukup dulu di Jakarta," kata Sandi saat ditemui di Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (23/11).
Penggunaan kendaraan pribadi yang digunakan oleh warga Jakarta secara tidak langsung berdampak pada kemacetan. Untuk itu jika adanya moratorium mobil mewah hal ini bisa mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di Jakarta.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi mengesahkan UU Nmoor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 25 April 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaSebanyak 49,2 persen warga tidak setuju terkait pembatasan usia kendaraan di Jakarta karena faktor ekonomi.
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai pemerintah harus mampu memastikan akses transportasi yang memadai dan terjangkau bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar perlu adanya transisi energi yang bersih. Tetapi prosesnya tidak bisa instan. Perlu adanya kesiapan.
Baca SelengkapnyaProgram pemutihan pajak kendaraan, kesempatan bebas denda dan diskon pajak, berlaku terbatas.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaBerikut ini syarat dan prosedut pemutihan pajak kendaraan
Baca SelengkapnyaJokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak
Baca SelengkapnyaSelama ini, penerapan tarif tertinggi baru berlaku bat kendaraan roda empat alias mobil.
Baca SelengkapnyaSopir Jaklingko demo karena upah yang dinilai tidak layak hingga pembagian kuota yang kurang adil antar operator.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan kendaraan yang berusia di atas tiga tahun menjadi target razia uji emisi.
Baca Selengkapnya