Djarot 'mengadu nasib' di Sumatera Utara

Merdeka.com - PDI Perjuangan memilih Djarot Saiful Hidayat sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara dalam pilkada serentak 2018. Pilihan ini cukup berisiko karena Djarot dinilai tidak punya rekam jejak di provinsi itu. Popularitas Djarot pun belum teruji bahkan modal sosialnya dinilai kurang.

Saat mengumumkan nama Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (4/1), Megawati Soekarnoputri beralasan kenapa memilih orang luar untuk menjadi cagub, karena gubernur Sumut sebelumnya selalu bermasalah dengan hukum. Megawati yang mengenal Djarot sejak lama menilai rekam jejak Djarot sebagai wali kota blitar dua periode dan Wagub serta Gubernur Jakarta sangat baik dan bersih.

Megawati yakin, Djarot bisa diterima oleh masyarakat Sumatera Utara yang berkarakter terbuka. "Saya pikir kok enggak ada yang mampu, saya putar-putar, saya pikir eh kok ada orang dekat saya lupakan. Menurut saya orang ini bisa, ya sudah Pak Djarot," katanya.

Apalagi, lanjut Megawati, di Sumatera Utara banyak warga yang merupakan keturunan Jawa. "Pengumuman (deklarasi Djarot) tanggal 7 (Januari). Maka masuk rombongan tanggal 7 Januari. Tolonglah terima Pak Djarot. Di sana banyak juga Jawa-nya," ujar Megawati.

Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dikonfirmasi soal bakal cawagub yang akan dipasangkan dengan Djarot mengungkapkan, sosok yang dipilih berasal dari kalangan muda yang mencintai olahraga sepak bola.

"Pecinta olah raga sepakbola yang luar biasa, tapi beliau juga punya rekam jejak pendidikan yang sangat baik, dan itulah yang nanti kami akan usung," kata Hasto.

"Dan yang terpenting adalah pemimpin yang senapas dengan kebijakan dari bapak Joko Widodo, itu yang akan kita dorong di Sumatera utara," ujarnya.

Sedangkan Djarot mengaku telah mengantongi beberapa nama calon wakil gubernur yang akan mendampinginya. Djarot menetapkan syarat bagi calon pendampingnya. "Ya mau bekerja, bersih mau bekerja keras mendedikasikan untuk kepentingan Sumut dan niatnya adalah untuk membangkitkan Sumut karena potensinya luar biasa," ujarnya.

Modal sosial Djarot kurang

Dipilihnya Djarot sebagai bakal cagub Sumut oleh PDIP mendapat sorotan dari pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Arifin Saleh Siregar. Dia mengakui keputusan PDIP telah membuat Pilgub Sumut menjadi tontonan yang sangat menarik.

"Cuma untuk menang, Pak Djarot bersama partai, dan tim suksesnya masih harus kerja keras. Mereka harus bisa meyakinkan warga Sumut untuk memilihnya," ucap Arifin, Kamis (4/1).

Menurut Arifin, Djarot masih harus mengatasi masalah modal sosial yang kurang untuk bersaing pada Pilgub Sumut. Dia bukan orang Sumut dan sama sekali tidak memiliki kaitan langsung dengan daerah ini. "Dua pilgub sebelumnya, cagub Sumut juga diimpor PDIP dari daerah lain, namun masih ada kaitannya, yaitu mantan Pangdam dan satu lagi orang Batak. Itu pun keduanya kalah," jelas Arifin.

Popularitas Djarot, lanjut dia, selama ini hanya ekspos media massa dan media sosial saat dia memimpin DKI Jakarta, baik bersama Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, maupun saat menjabat menjadi gubernur. "Itu belum cukup. Apalagi memimpin Blitar atau DKI itu beda dengan Sumut. Karakter tempat dan waktunya sangat berbeda," sebutnya.

Arifin juga mengkritisi pernyataan Mega yang memilih Djarot karena dia merupakan orang dekatnya. "Seharusnya yang dipilih bukan orang dekat Bu Mega, tapi orang yang dekat dengan warga Sumut. Toh Bu Mega juga tidak memilih di Sumut," sebut Arifin.

Satu hal lagi yang menjadi catatan Arifin adalah, banyaknya warga suku Jawa di Sumut juga tidak jadi jaminan Djarot bakal mendapat banyak dukungan. "Politik kesukuan itu tidak laku di Sumut. Kalau itu laku, tentu di Langkat bupatinya bukan Ngogesa Sitepu yang orang Karo, karena di sana suku Jawa yang dominan. Begitu juga di Simalungun yang mayoritas Jawa, bupatinya justru JR Saragih. Jadi kesukuan itu memang tidak laku di Sumut," pungkasnya.